Bisnis.com, JAKARTA - Komite I DPD RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar menambah bantuan set top box (STB) bagi rumah tangga miskin, terutama yang di daerah terpencil.
Dalam Rapat Kerja dengan Menkominfo, Johnny G. Plate, para senator Komite I DPD RI menyebut salah satu kendala dalam implementasi program Analog Switch Off (ASO) yang banyak terjadi adalah belum meratanya distribusi STB sebagai alat penunjang siaran digital dan kemampuan daya beli masyarakat.
"Kami meminta kepada pemerintah untuk menambah jumlah STB kepada masyarakat miskin agar lebih tepat sasaran dan tepat manfaat," kata senator asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang dikutip dari laman resmi DPD RI, Kamis (9/2/2023).
Dalam menentukan sasaran penerima bantuan, dia meminta agar Kemenkominfo mengacu pada Data Desil I Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai prioritas penerima STB gratis.
Senada, senator DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyayangkan apabila masyarakat daerah terpencil harus mengalami pemutusan tayangan siaran TV analog di saat distribusi STB belum merata.
Apalagi, sambung dia, menonton TV merupakan salah satu hiburan utama warga yang tinggal di daerah terpencil.
"Sangat risau rasanya apabila masih banyak masyarakat daerah terpencil yang belum memiliki STB, tetapi satu-satunya hiburan mereka melalui TV harus terhenti," ucap Abdul.
Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan bahwa pihaknya melakukan implementasi ASO di setiap wilayah secara bertahap sesuai kesiapan wilayah tersebut baik dari penyediaan infrastruktur termasuk ketersediaan STB.
Dia juga menegaskan bahwa program penyediaan STB gratis pun telah dilakukan oleh pemerintah untuk rumah tangga miskin.
"Kominfo juga mendorong Kementerian Perindustrian sebagai pihak penyedia untuk memperbanyak produksi STB," imbuhnya.
Terpisah, Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Infomatika (Ditjen PPPI) Kemenkominfo Geryantika Kurnia mengatakan pihaknya memang berpedoman pada data P3KE terkait komitmen distribusi STB.
Adapun berdasarkan data tersebut, Gery menyebut komitmen distribusi STB ada sebanyak 5,6 juta unit. Dari jumlah itu, sebanyak 4,3 juta unit merupakan kewajiban penyelenggara multipleksing (mux) dan sisanya dari bantuan pemerintah atau sekitar 1,2 juta unit lebih.
"Distribusi STB dari penyelenggara mux baru 6,5 persen [sekitar 280.000 unit STB]," katanya.
Menurut Gery, jumlah tersebut masih sangat kecil bila dibandingkan komitmen STB bantuan pemerintah yang sudah terdistribusi kepada RTM 99,8 persen atau sekitar 1,2 juta.
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah telah mengingatkan kepada penyelenggara mux agar mempercepat distribusi sekitar 4 juta unit STB itu kepada RTM agar ASO bisa selesai dengan cepat.
.jpg?w=300&h=221)
