Pemerintah Bangun Pusat Data di Cikarang Rp2,59 Triliun, Ini Spesifikasinya

Rahmi Yati
Rabu, 9 November 2022 | 13:29 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. / BISNIS - Rahmi Yati
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. / BISNIS - Rahmi Yati
Bagikan

Bisnis.com, BEKASI - Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pertama yang berlokasi di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dimulai dan masuk pada tahap peletakan batu pertama (ground breaking).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pembangunan pusat data ini merupakan kerja sama dengan pemerintah Prancis dengan nilai kontrak 164,6 juta Euro atau setara dengan Rp2,59 triliun.

"Pusat data pertama ini dibangun di Deltamas, Cikarang, Bekasi. Dibiayai melalui pemerintah Prancis 85 persen dan APBN rupiah murni 15 persen dengan total nilai kontrak 164,6 juta Euro," kata Johnny usai proses ground breaking, Rabu (9/11/2022).

Dia memerinci, pusat data nasional ini memiliki kapasitas prosesor 25.000 cores, storage 40 peta byte dan memori 200 TB.

Adapun untuk power supply atau listrik yang disediakan, sambungnya, pada saat pertama akan disediakan sebesar 20 megawatt listrik yang nanti akan atau dapat ditingkatkan sampai dengan 80 megawatt.

"Pusat data ini dibangun dengan standar Internasional Tier-4 atau dengan kata lain disebut sebagai uninterrupted [tidak terputus] dengan water cooling system sesuai standar Tier-4 global," ujarnya.

Lebih lanjut Johnny menuturkan, pusat data nasional yang berlokasi di Greenland International Industrial Center atau GIIC ini akan dilaksanakan dalam 24 bulan sejak efektif kontrak.

Untuk tanggal efektif itu sendiri, imbuhnya, dimulai dari terpenuhinya semua condition presedens yang ada di dalam kontrak, salah satunya yang terakhir dipenuhi adalah pembayaran uang muka yang sudah dilaksanakan sebesar 15 persen atau setara dengan Rp376 miliar.

"PDN ini setelah nanti terbangun kita harapkan menjadi atau dapat berfungsi sebagai konsolidasi data, interoperabilitas data pemerintah yang selama ini digunakan melalui 2.700 pusat data dan server yang tersebar secara nasional baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," tutur Menkominfo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Rahmi Yati
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper