Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai digitalisasi harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5–8% hanya akan tercapai jika pertumbuhan digitalisasi dapat bergerak lebih cepat.
“Mastel meyakini syarat pertumbuhan GDP 5–8% tercapai bila digitalisasi tumbuh 10–16%,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Rabu (20/8/2025).
Pernyataan Mastel ini sekaligus menjadi respons atas tidak masuknya sektor digitalisasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan pemerintah. Menurut Sarwoto, digitalisasi bukan sekadar sektor tambahan, melainkan pengampu (enabler) bagi seluruh sektor lain, baik ekonomi maupun layanan publik.
Dia menekankan bahwa visi digital Indonesia menuju tahun emas 2045 masih relevan dan tetap valid.
Sarwoto menambahkan, pembangunan konektivitas dan aplikasi digital baik untuk bisnis personal, antar-bisnis (business to business), maupun sektor pemerintaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Konektivitas dan aplikasi untuk bisnis personal, bisnis ke bisnis dan sektor pemerintahan tetap penting untuk suksesnya pemerintahan Prabowo–Gibran,” katanya.
Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai sektor digital tetap perlu menjadi prioritas, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika.
“Saya rasa bukan hanya anggaran, tapi sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia, khususnya pemerataan dan juga peningkatan kualitas dari jaringan yang ada,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025).
Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi.
Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.
Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.
“Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.
Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025).
Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.
Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.
Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.
Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.
Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.
