Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat terdapat 600.000 menara Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di Indonesia untuk mendukung cakupan seluler dan microwave link. Jumlah yang terbilang besar untuk digantikan oleh Starlink.
Sebelumnya, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa menara BTS tidak diperlukan lagi seiring dengan kehadiran Starlink. Menara pemancar sinyal seluler dapat digantikan oleh satelit orbit rendah milik Elon Musk.
Sementara itu dalam webinar bertajuk Otomatisasi Pengelolaan Kota dan Perusahaan dengan IoT dan Aplikasi, Rabu (5/6/2024), Ditjen PPI Kemenkominfo Sukirman mengatakan sebaran site penyelenggara seluler didominasi oleh jaringan 4G yang kemudian disusul 2G, berdasarkan data kuartal II/2023.
“Jumlah 2G sebanyak 152.345 unit, 3G sebanyak 1.226, 4G sebanyak 456.604, dan 5G sebanyak 406,” kata Sukirman.
Meski demikian, Sukirman menuturkan bahwa masih diperlukan pemerataan infrastruktur 4G agar seluruh luas pemukiman Indonesia dapat terjangkau infrastruktur layanan 4G.
Pasalnya, saat ini luas Indonesia yang sudah terjangkau sinyal 4G mencapai 51,04%. Sedangkan luas pemukiman yang sudah terjangkau sinyal 4G mencapai 98,81%.
Berbeda dengan jaringan 4G, Sukirman menyampaikan bahwa luas Indonesia yang terjangkau sinyal 5G hanya 0,11%. Kemenkominfo menyebut bahwa cakupan wilayah populasi yang sudah terjangkau jaringan ini baru mencapai 2,8% dari total luas wilayah Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Sukirman menyatakan bahwa terdapat sembilan arah kebijakan transformasi digital yang disiapkan pemerintah, salah satunya penuntasan daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi berkecepatan tinggi sesuai kebutuhan di tiap regional yang diklasifikasi menjadi layanan digital dasar, layanan digital lanjutan dan layanan digital canggih.
Kebijakan lainnya adalah memastikan harga layanan telekomunikasi yang terjangkau dengan mendorong investasi bidang digital, seperti penyusunan alternatif skema insentif khususnya di daerah-daerah sasaran percepatan pembangunan layanan telekomunikasi.
Sukirman menambahkan bahwa pemerintah juga memastikan tata kelola dan regulasi, baik pusat dan daerah yang dapat mendukung percepatan pembangunan jaringan digitalisasi berbasis kolaborasi multi stakeholder.
“Mendorong adopsi digital dalam sektor ekonomi dan sektor strategis, serta seluruh layanan public dan pemerintahan untuk menumbuhkan demand dan memastikan pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan,” imbuhnya.
Di samping itu, Kemenkominfo juga mendorong penguatan industri TIK dalam negeri dengan konsep sinergi kalobarasi, termasuk menyusun alternatif berbagai skema insentif seperti pembangunan dan pengoperasian infrastruktur digital, serta merasionalisasi regulatory cost.
“Memastikan kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan kondusivitas ruang digital dan membangun super platform digital untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang efektif dan transparan,” pungkasnya.
