Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) disarankan untuk mengevaluasi pengadaan Satelit Satria-2, karena dinilai terlalu mahal dan tidak sesuai kebutuhan.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan selain membatalkan proyek hot backup satellite (HBS), pemerintah perlu mengkaji ulang proyek satelit lainnya, seperti satelit Satria-2.
“Selain HBS, rencana pengadaan satelit lain oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) nampaknya juga harus dievaluasi ulang. Sebab satelit mahal dan tidak mendapat harga kompetitif karena penyedianya yang itu-itu saja,” kata Heru, Senin (23/10
Sekadar informasi, setelah berhasil meluncurkan Satelit Satri-1 dengan kapasitas sebesar 150 Gbps, Bakti berencana menghadirkan Satelit Satria-2.
Dalam rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024, Satria-2 memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari Satria-1 yaitu 300 Gbps. Tujuan menghadirkan satelit ini adalah untuk memberikan internet yang lebih mumpuni di daerah rural.
Berdasarkan catatan Bakti, Satelit Satria-1 awalnya akan melayani 150.000 titik dengan kapasitas 150 Gbps. Artinya, setiap titik hanya mendapat 1 Mbps. Oleh sebab itu, Bakti berinisiatif mengkhadirkan Satria-2 untuk meningkatkan kecepatan internet yang diterima pada masing-masing titik.
Pada Februari 2022 , Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing.
Menurut Johnny, Satria-2 telah masuk dalam Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga skema yang dilakukan dimungkinkan melalui direct lending ke pemerintah Indonesia. Adapun untuk nilai, dipastikan lebih mahal dari Satria-1 yang menghabiskan dana US$540 juta.
Heru menambahkan upaya Satgas menghentikan satelit HBS sangat pas, sebab proses pengadaan yang kurang banyak diketahui publik dikhawatirkan bernasib sama dengan kasus BTS 4G yang dibawa ke ranah hukum, dan seolah akan jadi bom waktu.
“Dengan mengakhiri kontrak ya bom waktunya dapat sedini mungkin dijinakkan,” kata Heru.
Senada, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan bahwa HBS sudah tidak urgen, karena Satria-1 akan mulai beroperasi akhir Desember 2023.
“HBS merupakan satelit condosat, dengan kepemilikan bersama antara Bakti dan KNJ, sebesar 50% kapasitas dari total 160Gbps. Dengan berhentinya kerja sama dengan Bakti, pihak KNJ tetap melanjutkan penyelesaian satelit tersebut sesuai dengan rencana bisnis mereka,” kata Ian.
Sebelumnya, Kemenkominfo mengakhiri kontrak proyek Hot Backup Satellite (HBS) senilai Rp5,2 triliun. Ditengah keterbatasan sumber daya finansial dalam menuntaskan target-target inklusi digital, pemerintah merelokasikan anggaran HBS untuk perluasan konektivitas digital nasional.
Satgas Bakti telah mengkaji usulan dan menyetujui pengakhiran lebih awal Kontrak HBS setelah aspek urgensi, anggaran, kemajuan kontrak, dan risiko operasional Satria-1 yang telah meluncur dengan sukses dianalisa oleh Manajemen Bakti.
Satuan Tugas Bakti Kominfo telah menerima dan memberi rekomendasi terkait governance, risk, and compliance atas pengakhiran kontrak hot backup satellite yang disampaikan oleh Direktur Utama Bakti Kominfo.
Satgas juga memastikan bahwa manajemen Bakti telah melakukan mitigasi risiko atas kebutuhan layanan internet di lokasi-lokasi layanan publik serta mengkordinasikan pengakhiran ini dengan KNJ.
Satgas menekankan pentingnya Bakti untuk mempedomani aspek tidak adanya kerugian negara yang timbul akibat pengakhiran kontrak HBS tersebut.
“Satelit SATRIA-1 ini akan segera beroperasi awal 2024 sehingga kita akan sangat sibuk sekali dengan bagaimana memanfaatkannya secara optimal, baik untuk kapasitas space segment ataupun ground segment. Jangan sampai kita tidak fokus,” kata Ketua Satgas Bakti Kominfo Sarwoto Atmosutarno, dikutip Sabtu (21/10/2023).
