Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berharap kepada pemerintah untuk menjadikan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, yang dianggap sudah terlalu tinggi, sebagai pertimbangan dalam menentukan harga lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.
Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki Hamsat Bramono mengatakan pertimbangan BHP ini tidak hanya dilakukan pada lelang mendatang, tetapi lelang-lelang selanjutnya.
Hal ini pun diharapkan terjadi agar kesehatan industri telekomunikasi dapat terus terjaga.
“Telkomsel berharap pemerintah dapat menjadikan kondisi biaya frekuensi yang saat ini sudah tinggi, sebagai salah satu pertimbangan untuk penetapan kebijakan biaya PNBP terkait alokasi frekuensi saat ini maupun yang akan dialokasikan ke depannya,” ujar Saki kepada Bisnis, Selasa (10/10/2023).
Diketahui, spektrum frekuensi terbaru yang dimiliki Telkomsel, yang berada 2,1 GHz (2x5 MHz) memiliki BHP sebesar Rp605 miliar.
Adapun Telkomsel secara total memiliki spektrum frekuensi sebesar 72,5 MHz untuk unggah dan 72,5 MHZ untuk unduh, dan 50 MHz untuk 5G NR. Alhasil, total keseluruhan spektrum yang digunakan adalah 145 MHz + 50 MHz.
Oleh karena itu, jika dihitung dari harga lelang masing-masing spektrum, angka BHP akan sangat luar biasa.
Lebih lanjut, Saki juga mengatakan pihaknya tengah mengkaji perihal keikutsertaan dalam lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Selain itu, Saki juga masih menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait proses seleksi.
“Untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan frekuensi 700 MHz tersebut dalam mendukung penggelaran jaringan broadband di Indonesia,” ujar Saki.
Saki mengaku frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang berperan penting dalam penyelenggaraan jaringan.
Namun, untuk spektrum frekuensi 700 MHz, Saki meminta agar benar-benar bersih terlebih dahulu agar tidak mengganggu atau terhindar dari interferensi.
“(Dituntaskan) agar terhindar dari potensi interferensi yang dapat merugikan seluruh pihak,” ujar Saki.
