Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mewajibkan satelit orbit rendah Starlink untuk menggunakan IP Address Indonesia saat beroperasi di Indonesia pada awal 2024.
Internet Protocol (IP) address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Protokol Internet untuk komunikasi.
IP Address digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP yang unik.
“Wajib pakai IP Address Indonesia,” tulis Budi dalam akun instagramnya @budiariesetiadi, dikutip Jumat (6/10/2023).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa Starlink berencana untuk memberikan layanan langsung ke pasar ritel.
Kemenkominfo juga telah bertemu dengan salah satu perwakilan Elon Musk membahas hal tersebut.
Dalam pertemunan itu, kata Wayan, Kemenkominfo menekankan jika Starlink ingin memberi layanan langsung ke ritel maka Starlink harus mengurus nomor induk berusaha (NIB) terlebih dahulu yang diterbitkan oleh lembaga OSS.
Setelah itu, Starlink harus membangun network operations center (NOC), mengambil uji laik operasi (ULO) untuk layanan satelit Starlink, mengambil izin internet service provider (ISP) dan Network Acces Point (NAP), jaringan tetap tertutup satelit, dan izin komersial.
Tanpa melakukan seluruh rangkaian itu, Starlink tidak diperbolehkan memberi layanan langsung ke ritel.
“Kalau sudah ada izin berarti dia harus bayar biaya hak penggunaan (BHP), dan bayar BHP frekuensi juga,” kata Wayan.
Wayan menambahkan Starlink juga dapat menempuh jalan yang diambil OneWeb, perusahaan satelit orbit rendah kompetitor Starlink, jika ingin memberi layanan ke ritel.
Dia menuturkan sejumlah rangkaian tersebut merupakan salah satu cara Kemenkominfo untuk menghadirkan lapangan persaingan bisnis yang setara antara OTT global Starlink dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri, yang berisiko bisnisnya terganggu oleh Starlink.
Sementara itu, Pakar Antariksa sekaligur Engineer Aerospace Lilly S. Wasitova mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat dan bahaya atas kehadiran Starlink di Indonesia, termasuk perihal keamanan data negara.
Dalam mempertimbangkan hal tersebut, menurut Lilly, pemerintah harus melibatkan beberapa pakar yang mengerti mengenai teknologi antariksa, teknologi komunikasi dan ahli kebijakan publik.
Dengan langkah tersebut, maka pemerintah mendapat masukan yang lebih luas, bukan hanya pertimbangan bisnis semata, juga masalah kedaulatan dan keutuhan NKRI.
"Saya yakin Elon Musk memiliki motif lain disamping bisnis terutama terkait data vital Indonesia. Dengan menguasai data vital akan memberikan power tersendiri. Minimal nilai tawar Elon Musk di Indonesia akan makin tinggi," kata Lilly, dikutip Selasa (3/10/2023).
Dia menuturkan dengan adanya potensi kehilangan data strategis negara yang sangat besar dan tak akan pernah dapat dikembalikan.
