Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi menilai insentif atau potongan biaya untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 5G dapat mengurangi pemasukan negara. Pemerintah disarankan untuk mengubah regulasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah perhitungan terkait pita frekuensi, sehingga negara tidak terlalu merugi.
“Perhitungan penggunaan pita frekuensi harus berubah, terutama dalam UU (Undang-undang) dan turunannya,” ujar Ian, kepada Bisnis, Jumat (29/9/2023).
Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2023 mengatur terkait nilai besaran tarif yang harus dibayarkan operator.
Ian berpendapat PP tersebut harus diatur ulang jika pemerintah ingin memberikan subsidi dalam pemanfaatan frekuensi 5G.
Dia mengusulkan agar digelar diskusi lebih lanjut antara pemerintah dengan lembaga yang berwenang, layaknya Kementerian Keuangan dan tidak hanya diputuskan oleh Kemenkominfo.
Di sis lain, Ian mangkui regulasi tersebut merupakan regulasi yang baik karena akan menurunkan biaya yang dibebankan pada operator.
Selain itu, keberadaan insentif juga akan membuat bisnis infrastruktur jaringan 5G menjadi lebih menarik dan murah. “Sehingga pembangunannya (jaringan 5G) akan menjadi lebih murah,” ujar Ian.
Sebagai informasi, Kemenkominfo tengah menyiapkan insentif PNBP untuk mengebut penggelaran jaringan 5G di Indonesia, untuk mengejar ambisi masuk ke dalam 10 besar negara dengan internet tercepat di dunia.
Adapun salah satu caranya adalah dengan menggratiskan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) frekuensi 5G.
“Jadi negara investasi dahulu, tidak usah bayar sehingga bisa lebih murah, operator mau melakukan investasi dalam jumlah yang besar,” ujar Budi.
