Bisnis.com, JAKARTA – China melarang pejabat negara menggunakan smartphone iPhone dengan alasan keamanan. Larangan tersebut diterapkan usai Huawei 60 Mate Pro buatan China dirilis dengan spesifikasi mengejutkan.
Pemerintah China pada Rabu (6/9/2023) kemarin dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk tidak membawa iPhone ke kantor atau menggunakannya untuk bekerja, seperti dikutip dari Asia Times, Selasa (12/9/2023). Larangan tersebut selanjutnya dapat diperluas ke BUMN dengan jumlah karyawan hingga jutaan individu.
Imbasnya, valuasi pasar Apple turun sebesar US$200 miliar atau sekitar Rp3.067 triliun selama dua hari perdagangan tersebut. Saham perusahaan turun sebesar 6,4 persen.
Di sisi lain, larangan ini diluncurkan bertepatan dengan kampanye media pemerintah China untuk mempromosikan peluncuran Mate 60 Pro dari Huawei Technologies, yang dilengkapi dengan Kirin 9000s, sebuah chip 7 nanometer yang diproduksi oleh Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) lokal.
Peluncuran Kirin 9000 dinilai menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan sektor chip China. Kesenjangan teknologi chip di negara ini dengan negara-negara Barat disebutkan kini semakin mengecil.
Upaya China “menonjolkan” produknya terlihat dari jadwal acara pemasaran Huawei Mate 60 Pro yang bersamaan dengan peluncuran iPhone 15 hari ini, 12 September 2023.
Sementara itu, chipset A17 di iPhone terbaru disebut-sebut menjadi prosesor 3nm yang sekitar dua hingga tiga generasi lebih maju dari prosesor 7nm pada Mate 60 Pro.
Ketegangan China-AS soal impor teknologi semakin memanas setelah China menunjukkan kebolehannya melalui Huawei Mate 60 Pro. AS segera berupaya untuk memperketat akses teknologi ke China.
Sebelumnya pada 6 September, perwakilan AS Mike Gallagher, meminta Departemen Perdagangan AS untuk mengakhiri semua ekspor teknologi ke Huawei dan SMIC. Keesokan harinya, Departemen Perdagangan AS mengatakan akan berupaya mendapatkan lebih banyak informasi tentang chip 7nm yang diklaim Mate 60 Pro.
“Kontrol ekspor hanyalah salah satu alat yang dimiliki pemerintah AS untuk mengatasi ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat China,” kata juru bicara Departemen Perdagangan AS.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada 8 September bahwa sanksi AS terhadap perusahaan China hanya akan memperkuat kemampuan negara untuk mencapai kemandirian dan inovasi teknologi. (Lydia Tesaloni Mangunsong)
