Lho, Alamat Penerima STB TV Digital Gratis Tak Sesuai Data?

Rahmi Yati
Selasa, 2 Agustus 2022 | 17:04 WIB
TV Digital. Reuters
TV Digital. Reuters
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga penyiaran swasta (LPS) mengeluhkan salah satu kendala dalam realisasi program analog switch off (ASO) adalah alamat penerima bantuan set top box (STB) gratis yang tidak sesuai dengan data.

HR Finance & Technical Support Director Metro TV Arif Nugroho mengatakan pihaknya diberi kewajiban untuk menyediakan dan mendistribusikan sebanyak 704.378 unit STB.

Namun hingga saat ini, perusahaan baru bisa menyediakan 28.000 unit dengan 6.896 di antaranya telah didistribusikan ke masyarakat penerima bantuan di 15 provinsi.

"Pada saat distribusi dan instalasinya, pada saat kami kirim alamatnya tidak ditemukan. Ditemukan tetapi tidak memiliki TV, kemudian juga masyarakatnya sudah memiliki parabola," kata Arif dalam sebuah diskusi virtual, dikutip Selasa (2/8/2022).

Melihat sejumlah kendala tersebut, dia berharap adanya keterlibatan perangkat daerah seperti RT, RW, maupun Lurah agar pendistribusian perangkat set top box tersebut bisa lebih tepat sasaran.

Terpisah, Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi menyatakan bahwa pemutakhiran data penerima bantuan STB gratis terus dilakukan. Pihaknya juga terus mendorong para penyelenggara multipleksing (mux) untuk memenuhi komitmen penyediaan perangkat tersebut.

Dedy menegaskan saat ini kementerian tengah merencanakan pelaksanaan ASO tahap selanjutnya dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, kebutuhan penataan frekuensi pada saat migrasi ke siaran TV Digital, dan hasil pelaksanaan ASO yang sudah dilakukan.

"Rencana ASO akan dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail menambahkan, sejauh ini berdasarkan data yang diterima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, pemerintah bersama penyelenggara mux akan menyalurkan bantuan STB gratis TV digital sebanyak 6,7 juta unit.

"[6,7 juta] Itu data yang kita terima dari Kementerian Sosial. Data itu sedang kami verifikasi oleh pemerintahan desa. Kita dibantu oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Rahmi Yati
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper