Bisnis.com, JAKARTA - Para founder startup diharapkan memiliki kesadaran dan tidak memandang remeh unsur nama merek yang menyangkut hak kekayaan intelektual (HKI) karena bisa mempengaruhi kinerja bisnis ke depan.
Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang menyebut permasalahan kesamaan nama perusahaan dalam ekosistem startup kerap terjadi.
"Ini memang masalah yang nanti akan sering terjadi, karena para pendiri startup, memulainya dengan cepat tanpa melihat ekosistem bisnis yang sudah ada selama ini," ujarnya, Rabu (10/11/2021).
Dia mengatakan ke depan akan semakin banyak badan usaha dari level perusahaan hingga UMKM yang menggunakan nama brand terkenal sebagai acuan. Dengan nama yang sama atau mirip produk dan layanan perusahaan baru dapat lebih cepat dikenal.
Menurutnya, yang dapat membantu memberikan solusi persoalan tersebut adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlu dilakukan sosialisasi dan penyederhanaan akses sistem agar semua orang dapat mengakses hak cipta produk dan negara yang sudah terdaftar.
Dianta menuturkan merupakan hal wajar ketika masyarakat tidak terlalu sadar tentang hak kekayaan intelektual, karena selama ini memang jarang disinggung di ruang publik.
"Termasuk kasus [Otoritas Jasa Keuangan cabut izin] OVO [Finance], yang dirugikan adalah dompet digital OVO. Untung mereka belum IPO," ucapnya.
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga menyebut sebelum pendaftaran merek ada prosedur pengecekan merek maupun yang mirip secara penulisan. Hal itu dilakukan untuk menghindari sengketa ke depannya.
"Tidak hanya secara penulisan, tapi juga fonetik. Untuk mencegah supaya tidak sama di ekosistem startup, para founder harus peduli tentang hal ini," ujarnya.
Bima mengatakan peran asosiasi dalam persoalan ini adalah memastikan edukasi terhadap merek ataupun HKI yang sudah terdaftar. Saat ini HKI juga menjadi salah satu persyaratan yang diwajibkan.
