Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu menghadirkan platform konferensi video lokal yang dapat mendukung proses belajar mengajar dalam jaringan atau daring. Pengamat telekomunikasi menilai belajar mengajar daring masih akan terjadi, paling cepat hingga Januari 2022. Belajar daring juga diprediksi menjadi bagian dari gaya hidup ke depannya.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura mengatakan pandemi Covid-19 yang terus memuncak menjadi indikator bahwa proses belajar mengajar bakal digelar secara daring dalam waktu lama. Terlalu memaksakan jika proses belajar dilakukan di luar jaringan (luring) atau offline, di tengah wabah yang meningkat.
Konsekuensi jika digelar secara daring, menurut Tesar, adalah bengkaknya biaya pemerintah untuk kuota subsidi internet. Tidak hanya itu, kuota internet juga bersifat sekali pakai. Artinya pemerintah membakar anggaran untuk internet.
“Jangan pakai zoom, kalau pakai itu harus belio kuota, yang mencapai triliunan rupiah. Padahal itu bisa dialihkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat,” kata Tesar, Kamis (8/7/2021).
Tesar mengatakan tingginya biaya subsidi kuota karena beberapa aplikasi belajar yang digunakan memiliki peladen di luar negeri. Operator harus membeli bandwitdh luar negeri - yang harganya tidak murah - agar bisa mengakses konten-konten konferensi video dan streaming video tersebut.
Tesar mengusulkan agar biaya tidak terlalu mahal, pemerintah fokus untuk mempercepat pengembangan aplikasi konferensi video buatan dalam negeri. Dengan cara tersebut, bandwidth yang digunakan adalah bandwidth lokal yang memiliki harga lebih murah.
Adapun untuk mengadakan solusi teknologi tersebut, menurut Tesar, membutuhkan dukungan infrastruktur yang besar. Alasannya, aplikasi konferensi video lokal itu akan melayani puluhan juta - atau bahkan ratusan juta - pelajar dan tenaga pengajar.
Tesar mengatakan aplikasi khusus video konferensi untuk pendidikan penting untuk dimiliki pemerintah. Menurutnya, aktivitas belajar mengajar daring akan menjadi gaya hidup ke depannya.
“Nadiem sebagai mantan CEO Unikorn juga seharusnya memiliki gebrakan di digital untuk masalah ini, begitu pun Fajrin yang sekarang di Telkom,” kata Tesar.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan pembelajaran luring dapat dilakukan jika program vaksinasi selesai, sedangkan saat ini masih banyak anak yang berusia 12 - 18 tahun belum mendapatkan vaksin.
Dia berpendapat proses belajar mengajar daring masih akan terjadi hingga tahun depan. Selama proses tersebut, pemerintah perlu menyediakan subsidi kuota internet, mengingat tidak semua siswa memiliki perekonomian yang cukup.
“Susah kalau dipisah-pisahkan, harus tetap diberikan kuota seluruh siswa,” kata Ian.
Bisnis.com mencoba mengonfirmasi mengenai nasib subsidi kuota internet gratis kepada Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Intformasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie. Namun, hingga berita ini diturunkan, Hasan belum memberikan respons.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
