Bisnis.com, JAKARTA - CEO TikTok Shou Zi Chew menegaskan akan melakukan perlawanan atas undang-undang yang melarang TikTok beroperasi di Amerika Serikat.
Diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara resmi telah menandatangani rancangan undang-undang yang mewajibkan perusahaan induk TikTok untuk mendivestasi. Jika ByteDance gagal melakukan hal ini, TikTok akan dilarang di Amerika Serikat dan dihapus dari App Store Apple.
Dilansir dari Computing, Jumat (26/4/2024) Bos TikTok Shou Zi Chew memosting sebuah video setelah regulasi tersebut ditandatangani Biden.
“Kami yakin dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak Anda di pengadilan. Faktanya, dan Konstitusi, berpihak pada kita… yakinlah, kita tidak akan kemana-mana,” ucap Shou dalam video.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik TikTok untuk Amerika Serikat Michael Beckerman menulis memo kepada staf pada akhir pekan – sebelum Biden menandatangani RUU tersebut – yang mengatakan bahwa jika RUU ditandatangani, TikTok akan mengjukan gugatan hukum.
“[UU larangan TikTok] Jelas merupakan pelanggaran terhadap hak Amandemen Pertama 170 juta orang Amerika di TikTok,” tulis Beckerman.
TikTok menyatakan telah menginvestasikan "miliaran dolar" untuk menjaga keamanan data AS. Langkah tersebut tidak serta merta membuat TikTok terbebas dari sanksi.
Butuh Proses Panjang
Senator Demokrat Ed Markey mengatakan kepada Reuters bahwa akan sulit, bahkan tidak mungkin, bagi ByteDance untuk mendivestasikan TikTok dalam jangka waktu yang ditentukan, bahkan jika mereka menginginkannya.
Penjualan semacam itu akan menjadi "salah satu transaksi paling rumit dan mahal dalam sejarah", yang memerlukan uji tuntas berbulan-bulan - atau bertahun-tahun.
CEO Microsoft Satya Nadella, yang sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi TiKTok pada 2020, mengatakan diskusi tersebut adalah "hal paling aneh" yang pernah dia kerjakan.
AS bukanlah negara pertama yang mengkhawatirkan keamanan data ByteDance. Sekitar 3 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke TikTok, sebagian besar di India dan Tiongkok India melarang aplikasi tersebut pada tahun 2020, diikuti oleh Iran, Senegal, Nepal, Afghanistan, dan Somalia.
Negara-negara lain telah menerapkan pembatasan TikTok pada perangkat pemerintah dan militer, termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan UE.
Reel Instagram dan YouTube Shorts telah menggantikan kekosongan berbentuk TikTok di beberapa negara tersebut.
Berikut negara-negara yang melarang TikTok dan alasannya:
1. Amerika Serikat
Pemerintah AS telah melarang lembaga federal menggunakan TikTok di perangkat dan sistem dengan alasan masalah keamanan data. Selain itu, setidaknya 34 dari 50 negara bagian, termasuk Texas, Maryland, Alabama, dan Utah, telah melarang lembaga pemerintah negara bagian, karyawan, dan kontraktor menggunakan TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah.
Setelah adanya larangan dari pemerintah, universitas-universitas negeri pun memilih untuk melarang penggunaan Wi-Fi di kampus dan komputer milik universitas terhadap TikTok. Boise State University, University of Oklahoma, University of Texas-Austin, dan West Texas A&M University adalah beberapa sekolah yang melarang TikTok di perangkat universitas dan jaringan Wi-Fi.
2. India
Berikutnya, India juga melarang TikTok dan sejumlah aplikasi China lainnya secara nasional pada 2020 dengan alasan masalah privasi dan keamanan setelah bentrokan di perbatasan dengan China.
3. Uni Eropa
Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa, yang merupakan tiga lembaga utama di blok beranggotakan 27 negara tersebut, telah melarang TikTok di perangkat staf. Berdasarkan larangan Parlemen Eropa, anggota parlemen dan staf juga disarankan untuk menghapus aplikasi TikTok dari perangkat pribadi mereka
4. Australia
Australia telah melarang TikTok dari perangkat yang dikeluarkan oleh pemerintah federal. Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan dia mengambil keputusan tersebut setelah mendapat saran dari badan intelijen dan keamanan negara.
5. Belgia
Belgia melarang TikTok dari telepon pemerintah karena kekhawatiran tentang keamanan siber, privasi, dan misinformasi.
6. Kanada
Kanada mengumumkan bahwa perangkat yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat menggunakan TikTok, dengan alasan risiko yang "tidak dapat diterima" terhadap privasi dan keamanan.
7. Prancis
Negara ini telah melarang TikTok dan aplikasi media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram di ponsel pegawai pemerintah dengan alasan kekhawatiran tentang kurangnya langkah-langkah keamanan data.
8. Selandia Baru
Anggota parlemen dan staf Parlemen Selandia Baru akan dilarang menggunakan aplikasi TikTok di telepon kantor mereka, mengikuti saran dari pakar keamanan siber pemerintah.
9. Britania Raya
Selanjutnya, pihak berwenang Inggris juga telah melarang TikTok dari ponsel yang digunakan oleh menteri pemerintah dan pegawai negeri.
10. Afganistan
Kepemimpinan Taliban di Afghanistan melarang TikTok dan permainan PUBG pada tahun 2022 dengan alasan melindungi generasi muda agar tidak "disesatkan".
11. Pakistan
Selama bertahun-tahun, Pakistan telah melarang TikTok setidaknya empat kali dengan alasan kontennya “tidak bermoral dan tidak senonoh”.
12. Nepal
Pemerintah Nepal telah memberlakukan larangan nasional terhadap TikTok untuk melindungi “keharmonisan sosial.”
13. Taiwan
Pada Desember 2022, Taiwan telah memberlakukan larangan sektor publik terhadap TikTok setelah FBI memperingatkan bahwa aplikasi tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional. Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, dan komputer desktop, tidak diperbolehkan menggunakan perangkat lunak buatan China, termasuk TikTok.
