Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 38 isu hoaks terkait Pilkada 2020 di jejaring digital. Pemantauan tersebut dilakukan sejak 1 September 2020.
Juru Bicara Kominfo Dedi Permadi mengatakan bahwa selama tahapan Pilkada, kementeriannya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan penanganan isu hoaks terkait pesta demokrasi. Pengawasan konten juga mengarah pada kecurangan sosialisasi dan literasi digital terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Kementerian Kominfo sejak tanggal 1 September sampai 18 November 2020 telah menemukan 38 isu hoaks terkait dengan Pilkada 2020,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2020).
Dia menjelaskan, 38 temuan isu itu tersebar sebanyak 217 hoaks di berbagai platform digital. Bawaslu juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.
“Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah dilakukan takedown,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menuturkan berdasarkan laporan yang diterima dari Pengawas Pemilu, sebanyak 36 laporan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui form online serta kanal yang disediakan untuk pengaduan dari publik.
“Dari 9 laporan yang masuk dilaporkan bawaslu.go.id kami menemukan satu laporan yang diduga melanggar pasal 62 PKPU 13/2020,” jelasnya.
Di sisi lain, Kominfo melakukan pemantauan konten digital selama tahapan Pilkada 2020. Kementerian mengawasi peredaran kontan di jejaring maya menggunakan cyberdrone. Pemantauan ini dilakukan demi menjaga kondusifitas Pilkada di jejaring maya.
