Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian dan lembaga keuangan negara memiliki harapan tinggi terhadap Satelit Multifungsi Satria, mulai dari menarik investor hingga mendorong digitalisasi pembayaran.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi nasional secara aman Covid-19 adalah salah satu cara diplomasi Indonesia, termasuk menarik investasi asing ke Indonesia.
Dia menuturkan infrastruktur digital yang kuat akan menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Tanah Air. Dia pun berharap agar proyek Satelit Satria segera rampung agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia.
Tidak hanya itu, Retno juga menyatakan bahwa para diplomat Indonesia siap untuk berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia,
“Besar harapan agar proyek ini dapat dimulai dan diselesaikan tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap rakyat Indonesia,” kata Retno dalam konfrensi virtual, Kamis (3/9/2020).
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa keberadaan Satelit Satria akan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam digitalisasi.
Keberadaan Satelit Satria juga diyakini akan mempercepat cita-cita Bank Indonesia untuk menyatukan ekonomi dan keuangan digital Indonesia melalui digitalisasi sistem pembayaran.
“Dengan satelit ini akan makin luas lagi untuk melakukan digitalisasi sektor UMKM, ekonomi ritel dan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia,” kata Perry.
Sekadar catatan, Satelit Multifungsi Satria diklaim sebagai satelit terbesar di Asia saat ini untuk kelas 150 Gbps dan nomor lima terbesar di dunia dari sisi kapasitas.
Kemenkominfo melalui Satelit Multifungsi Satria berusaha menghadirkan internet berkecepatan tinggi ke 149.000 titik daerah 3T termasuk perbatasan, yang meliputi sarana pendidikan atau sekolah sebanyak 93.900 titik, kantor pemerintah sebanyak 47.900 titik, puskemas sebanyak 3.700 titik dan markas polisi, dan TNI sebanyak 3.900 titik.
Satelit multifungsi Satria merupakan satelit khusus internet, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam megabit per detik (Mbps), terhitung akan lebih murah dibandingkan dengan menyewa satelit konvesional. Itulah sebabnya pemerintah rela mengucurkan dana sebesar Rp20,7 triliun yang dicicil selama 15 tahun.
