Menko Perekonomian: Satelit Satria, Momentum Digitalisasi Indonesia

Leo Dwi Jatmiko
Kamis, 3 September 2020 | 18:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada Peluncuran Gelar Buah Nusantara 2020 di Jakarta, Senin (10/8/2020). Bisnis/Dedi Gunawan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada Peluncuran Gelar Buah Nusantara 2020 di Jakarta, Senin (10/8/2020). Bisnis/Dedi Gunawan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Satelit Multifungsi Satria sebagai satelit khusus internet, mengemban harapan untuk memajukan digitalisasi yang merata di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam upaya percepatan pemulihan perekonomian Indonesia, program digitalisasi bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan.

Dia mengatakan untuk mendukung proses digitalisasi tersebut ketesediaan infrastruktur digital menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar terutama di daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang belum terjangkau layanan digital.

Dia mengapresiasi upaya Kemenkominfo untuk menghadirkan infrastruktur digital melalui pembangunan Satelit Multifungsi Satria Airlangga berharap agar proyek ini dapat mendukung seluruh sektor pemerintah.

“Mulai dari sekarang harus disiapkan kesepakatan dengan para calon pengguna agar satelit ini dapat menopang untuk mendukung program-program pemerintah,” kata Airlangga dalam konfrensi virtual, Kamis (3/9/2020).

Sekadar catatan, Satelit Multifungsi Satria diklaim sebagai satelit terbesar di Asia saat ini untuk kelas 150 Gbps dan nomor lima terbesar di dunia dari sisi kapasitas.

Kemenkominfo melalui Satelit Multifungsi Satria berusaha menghadirkan internet berkecepatan tinggi ke 149.000 titik daerah 3T termasuk perbatasan, yang meliputi sarana pendidikan atau sekolah sebanyak 93.900 titik, kantor pemerintah sebanyak 47.900 titik, Puskemas sebanyak 3.700 titik dan markas polisi dan TNI sebanyak 3.900 titik.

Satelit multifungsi Satria merupakan satelit khusus internet, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam megabit per detik (Mbps), terhitung akan lebih murah dibandingkan dengan menyewa satelit konvesional. Itulah sebabnya pemerintah rela mengucurkan dana sebesar Rp20,7 triliun yang dibayarkan menyicil selama 15 tahun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper