Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim sewa kapasitas Satelit Indonesia Raya atau Satelit Satria bakal lebih murah dibandingkan dengan sewa sembilan satelit milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).
Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan dengan memanfaatkan Satelit Satria, negara dapat melakukan penghematan biaya per mbps per bulan sekitar 500 persen dibandingkan dengan menggunakan satelit yang di sewa oleh Bakti saat ini. Penghematan itu terjadi karena Satelit Satria merupakan satelit khusus internet, berbeda dengan satelit yang disewa oleh Bakti saat ini sebagian besar merupakan satelit konvensional.
Indonesia saat ini memanfaatkan lima satelit nasional dengan kapasitas 30 Gbps dan empat satelit asing dengan kapasitas 20 Gbps. Artinya total kapasitas yang digunakan Indonesia saat ini setara dengan 50 Gbps atau sekitar sepertiga dari kapasitas yang diangkut oleh Satria.
“Kami melakukan perbandingan selama 15 tahun jika menggunakan Satria dengan jika menggunakan satelit yang saat ini kami pakai, ada penghematan 500 persen,” kata Anang kepada Bisnis.com, Kamis (3/9/2020).
Sementara itu, Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengatakan dengan meluncurkan satelti Satria, pemerintah memberikan penghematan yang luar biasa bagi pemerintah.
Konsultan satelit Northern Sky Research, kata Adi, memprediksi bahwa saat satelit Satria meluncur pada 2023, harga sewa per mbps per bulan satelit Satria masih akan lebih murah dibandingkan dengan harga sewa satelit lainnya di dunia di tahun yang sama.
“Jadi program ini sangat jiitu yaitu sewa kapasitas yang murah dan terjangkau. Biaya sewa termurah di dunia,” kata Adi.
Satelit Multifungsi Satria diklaim sebagai satelit terbesar di Asia saat ini untuk kelas 150 Gbps dan nomor lima terbesar di dunia dari sisi kapasitas.
Kemenkominfo melalui Satelit Multifungsi Satria berusaha menghadirkan internet berkecepatan tinggi ke 149.000 titik daerah 3T termasuk perbatasan, yang meliputi sarana pendidikan atau sekolah sebanyak 93.900 titik, kantor pemerintah sebanyak 47.900 titik, Puskemasn sebanyak 3.700 titik dan markas polisi dan TNI sebanyak 3.900 titik.
