Bisnis.com, JAKARTA — PT Smartfren Telecom Tbk. meminta keringanan harga sewa infrastruktur jaringan di jalur MRT Jakarta, khususnya di lintasan bawah tanah. Harga sewa yang ditawarkan saat ini dinilai terlampau mahal.
Deputy CEO PT Smarfren Telecom Tbk. Djoko Tata Ibrahim mengatakan, perseroan memiliki ketertarikan untuk menggelar jaringan di jalur MRT, hanya saja harga sewa yang ditawarkan menurutnya terlalu mahal.
Djoko meminta keringanan dengan diberi harga khusus agar perseroan dapat menggelar jaringan di kawasan MRT Jakarta fase I. Sejauh ini perseroan masih dalam tahap tawar-menawar dengan pihak PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) sebagai mitra resmi PT MRT Jakarta.
“Pangsa pasar kami kan belum sampai 10%. Kalau kita bayar 10% dari yang dibayar Telkomsel, kami senang hati,” kata Djoko.
Dia mengatakan dengan tarif yang ditawarkan oleh Tower Bersama sangat tinggi untuk jalur MRT bawah tanah yang hanya melewati 6 stasiun.
“Mahal, di jarak sekian [6 stasiun di terowongan] kami pasti belum dapat revenue,” kata Djoko.
Sebelumya, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah mengatakan, operator seluler enggan memasang perangkat di jalur MRT karena ada selisih yang tinggi antara harga sewa perangkat pasif yang diminta operator dengan harga sewa yang ditawarkan oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) sebagai selaku mitra strategis penyedia konektivitas seluler dan jaringan internet nirkabel di kawasan operasional MRT fase I.
Dia menjelaskan bahwa TBIG menetapkan tarif sewa berdasarkan jumlah investasi yang dikucurkan ke MRT dan kewajibannya untuk berbagi pendapatan dengan PT MRT Jakarta.
“Dari sisi operator seluler, MRT ini tidak atau [hanya] sedikit menambah trafik baru untuk voice dan data, karena pada dasarnya hanya menambahkan trafik yang ada dari jalur lain ke jalur MRT,” kata Ririek kepada Bisnis, Minggu (24/3).
Perbedaaan perspektif tersebut membuat ada perbedaan perhitungan yang cukup lebar antara operator seluler dan TBIG. Dari dokumen yang didapatkan Bisnis, TBIG menawarkan harga Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar per operator untuk sewa perangkat pasif berkapasitas 600 Mbps di 6 stasiun bawah tanah MRT sepanjang 2 tahun pertama. Operator seluler meminta harga sewa Rp1 miliar per tahun.
Saat dimintai konfirmasi tentang angka tersebut, Ririek mengaku tidak tahu secara detail angka yang diinginkan operator seluler dan Tower Bersama.
Dia menuturkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ATSI terus membangun diskusi dengan para pemanku kepentingan, agar permasalahan selisih harga dapat diatasi. “Kami terus diskusikan untuk mencari solusinya bagi semua pihak,” kata Ririek.
