Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko mengaku siap untuk memberikan bantuan terkait penyelesaian kasus peretasan terhadap server Pusat Data Nasional (PDN).
Herlan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mengikuti audit forensik yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mengingat lembaga tersebut mengklaim bahwa hanya 2% data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ter-backup di PDNS Batam.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pembahasan soal serangan siber terhadap server Pusat Data Nasional (PDN) di Istana Kepresidenan, Jumat (28/6/2024).
“Kami mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN, nanti Telkom, rekomendasinya apa akan kami laksanakan. Secara prinsip semua layanan kita upayakan untuk diaktifkan,” katanya kepada wartawan.
Lebih lanjut, Herlan menegaskan bahwa data yang terkena ransomware LockBit 3.02 tersebut bukan merupakan kasus pencurian data. Melainkan data-data pemerintah hanya dikunci sementara.
“Tidak ada data yang diambil. Tidak ada data yang diambil. [Hanya jenis data yang dienkripsi] itu data milik kementerian, lembaga dan daerah. Saya tidak bisa memberikan pendapat. Kami hanya betul-betul menyediakan infrastruktur sesuai dengan TOR yang diberikan oleh Kominfo,” tuturnya.
Menurut catatan Bisnis, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut bahwa hanya 2% data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ter-backup di PDNS Batam.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan bahwa permasalahan backup di pusat data tertuang di dalam Pasal 35 ayat 2Y, tepatnya di dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Ini sudah kami sampaikan. Dan kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri [Budi Arie], permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kami dan tidak adanya backup,” ungkap Hinsa dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kemenkominfo dan BSSN di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
