Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audittata kelola dan finansial Pusat Data Nasional (PDN).
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebut bahwa Kepala Negara meminta pendalaman persoalan tata kelola dan finansial PDN usai mengalami peretasan sejak 20 Juni 2024 lalu.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pembahasan soal serangan siber terhadap server Pusat Data Nasional (PDN) di Istana Kepresidenan, Jumat (28/6/2024).
"Nanti kami akan mengaudit, tadi disuruh [Presiden] mengaudit tata kelola dan finansial PDN," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Lebih lanjut, Ateh mengamini bahwa memang perlu dilakukan langkah audit untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.
Apalagi, kata Ateh, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit. Permintaan audit baru diterima oleh lembaganya setelah kasus peretasan terjadi terhadap PDN.
"Aku tidak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit tidak ngomong-ngomong dulu. Kami juga tidak tahu [jumlah lembaga yang akan diaudit], kan baru rapat tadi," tuturnya.
Lalu, Ateh juga tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Kepala Negara menargetkan audit selesai.
"Secepatnya, the sooner the better," pungkas Ateh.
