.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat dari Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memberikan pandangannya mengenai kehadiran Starlink di Tanah Air terkait potensi munculnya ancaman dari sisi keamanan siber.
Pendiri PIKAT Demokrasi (Pusat AI dan Inovasi Teknologi untuk Demokrasi) Damar Juniarto berpendapat bahwa ketakutan yang muncul dari Starlink perlu dicerna, mengingat Starlink dapat memudahkan daerah-daerah tertentu untuk mengakses internet.
“Menurut saya ketakutan itu kemudian harus sedikit dicerna ya, kira-kira apa. Untuk sebuah satelit asing beroperasi di Indonesia itu dia harus mengurus namanya hak labuh,” tuturnya, ketika ditemui usai acara Internet Freedom, Technology and Human Rights yang diselenggarakan di @America, Jakarta pada Rabu (29/5/2024).
Ia melanjutkan, terdapat banyak syarat yang perlu dipenuhi dalam hak labuh. Tiga hal yang menurutnya paling besar adalah keharusan kerja sama dengan pihak lokal, mematuhi regulasi Tanah Air, dan terkait tidak mengganggu jaringan interferensi dengan satelit yang sudah ada sebelumnya.
Adapun, keberhasilan memenuhi syarat-syarat tersebut diyakini dapat mengurangi potensi masalah yang mungkin timbul akibat kehadiran Starlink.
Mengenai isu-isu terkait internet di Indonesia, seperti penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi, menurut pandangannya kehadiran Starlink tidak dianggap sebagai faktor penambah risiko kejahatan tersebut.
“Karena memang problemnya bukan di teknologi. Itu problemnya di regulasi, sama problem yang disebut dengan kultur hukum atau orang-orangnya,” tuturnya.
Lanjutnya, jika regulasi atau pihak dari orang-orang tersebut tidak diperbaiki, penambahan satu satelit asing tidak dianggap sebagai faktor signifikan yang akan memperburuk situasi tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Pakar siber AS dan Pendiri/CEO Stratigos Security Beau Woods berpendapat bahwa mempromosikan akses ke internet kepada semua orang adalah hal yang sangat penting. Hal ini dapat memberikan dukungan, seperti edukasi yang lebih luas dan lainnya.
“Namun, dengan adanya teknologi baru, akan ada musuh-musuh baru, jenis-jenis kegagalan baru, jenis-jenis bahaya baru. Jadi kita harus mengantisipasi dan menghindarinya” tuturnya.
Kehadiran Starlink juga dikatakan tak jauh dengan internet tradisional, di mana ketika kita mengunggah hal baru di internet, maka sama saja seperti mengekspos ke semua orang yang ada di internet tersebut. Adapun, tak semua orang di internet akan bersikap baik.
Menimbang hal ini, ia berpendapat bahwa perlunya tingkat literasi digital, suatu tingkat tanggung jawab, akuntabilitas dari pihak produsen peralatan, dari pihak penyedia telekomunikasi untuk memastikan bahwa orang-orang yang memiliki ekspektasi tertentu tentang keselamatan dan keamanan koneksi dapat terpenuhi.
Kepala Ekosistem Pendidikan di Telkom Indonesia Sri Safitri kemudian juga sependapat dengan Woods, dengan menuturkan bahwa dari sisi keamanan Starlink tak jauh berbeda.
“Jadi dari sisi teknologi tidak ada perbedaan dalam hal keamanan siber. Perbedaannya hanya dalam hal latensi dan juga batasan dalam hal jenis aplikasi apa yang dapat Anda jalankan melalui internet normal dan internet satelit,” jelasnya.
Lanjutnya, Sri yang juga menjabat sebagai sebagai wakil ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) megatakan bahwa pada bulan lalu pihaknya mengadakan acara bersama dengan kedutaan AS untuk keamanan siber. Acara ini juga melibatkan Kedutaan Besar AS untuk ASEAN.
Dalam acara tersebut, dijelaskan bahwa adanya kolaborasi dalam hal keamanan siber antara Kedutaan Besar AS dan juga asosiasi industri di bidang keamanan siber. Kedua pihak masih dalam tahap penjajakan untuk bersama-sama melihat area potensi kolaborasi. Topik yang paling banyak dibahas adalah terkait perlindungan data pribadi.
