Bisnis.com, JAKARTA — Starlink, satelit orbit bumi rendah milik Elon Musk dikhawatirkan bisa menjadi celah bagi oknum melakukan praktik jual kembali jasa internet ilegal alias RT/RW Net ilegal.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward, mengatakan bahwa praktik RT/RW Net ilegal ini kemungkinan bisa terjadi di luar Pulau Jawa.
Ian menuturkan bahwa praktik RT/RW Net ilegal ini bisa saja terjadi di wilayah yang belum merasakan jaringan 4G secara nyata. Praktik ini bisa menjadi celah dengan membagi harga langganan Starlink agar lebih murah.
“Ada kemungkinan akan banyak RT/RW Net ilegal, atau perkantoran sehingga akan ada sharing biaya, jadi akan harganya menjadi terjangkau atau layak,” kata Ian kepada Bisnis, Senin (20/5/2024).
Dia menyampaikan bahwa pembagian biaya ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk WiFi. Selain itu, kemungkinan lain adalah adanya kerja sama dengan penyelenggara jasa internet (ISP) setempat ataupun Starlink sendiri dengan ISP menggunakan WiFi.
Ian menuturkan agar praktik RT/RW Net ilegal tidak terjadi, maka pemerintah harus melakukan pengendalian dan pengawasan dengan tegas di lapangan.
Sebelumnya, nada yang sama juga disampaikan Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec), Tesar Sandikapura, menilai bahwa satelit Starlink bisa mengancam penyelenggara jasa internet atau internet service provider (ISP) dan menjadi ‘ladang’ praktik RT/RW Net ilegal, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jadi banyak RT/RW Net yang ilegal nanti. Karena dia nggak perlu kabel, tinggal kelihatan langit, internet langsung bisa, mau di pelosok mana pun, tinggal dia cari pasar, cari user,” kata Tesar saat dihubungi Bisnis, Jumat (10/5/2024).
Tesar memandang praktik RT/RW Net ilegal diprediksi bisa menjamur dengan kehadiran Starlink. “Sangat, karena pengawasan kita lemah. Itu sangat mempengaruhi,” ungkapnya.
Perkiraan makin maraknya praktik RT/RW Net ilegal itu pun bukan tanpa sebab, mengingat harga langganan Starlink yang dibanderol mulai dari Rp750.000 per bulan. Menurut Tesar, dengan harga yang terbilang mahal, maka Starlink akan sulit dibeli di wilayah pedesaan.
“Jika dibantu oleh RT/RW Net ilegal, jadi mampu [berlangganan Starlink]. RT/RW Net ilegal jadi semakin berkembang di desa-desa, bisa jadi, potensi,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Starlink di rural area tidak langsung diterima pengguna akhir, melainkan melalui pihak ketiga seperti RT/RW Net ilegal, perkantoran, maupun UMKM. Untuk itu, Tesar meminta agar regulasi terkait RT/RW Net harus dibuat secara jelas.
