Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan Indonesia memerlukan kerja sama dari seluruh penyelenggra telekomunikasi, tak terkecuali SpaceX Starlink. Satelit orbit rendah milik Elon Musk itu dinilai dapat membantu memperluas cakupan internet cepat lebih merata.
Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto mengatakan Starlink telah mengantongi izin VSAT untuk jaringan pengalur (backhaul) dan izin penyedia jasa internet (ISP) sebagai akses.
Dengan izin tersebut, kata Wayan, Starlink akan tunduk terhadap undang-undang serta peraturan penggelaran telekomunikasi di Tanah Air, tanpa pengecualian.
Wayan menjelaskan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mendorong untuk menciptakan akses internet cepat yang merata, yang menjadi salah satu tujuan dari kerja sama yang terjalin dengan Starlink.
“[tujuannya] untuk memperluas cakupan layanan broadband secara merata, dengan fokus khusus pada area terpencil, dalam meningkatkan konektivitas nasional dan memajukan inklusi digital sesuai dengan potensi dan tantangan geografis Indonesia,” kata Wayan kepada Bisnis, Jumat (5/4/2024).
Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, layanan Starlink ke Indonesia terbagi dua yaitu untuk korporasi dan untuk ritel.
Layanan ritel tidak memiliki garansi throughput (best effort service). Layanan yang diberikan berupa performa standar, antena yang lebih kecil, dan kecepatan maksimal 250 Mbps, serta hanya tersedia konten layanan akses internet. Sedangkan layanan korporasi memiliki garansi throughput minimal, high performance, antena yang lebih lebar dan kecepatan sampai dengan 500 Mbps.
Layanan korporasi dapat diisi dengan konten sebagai link atau sebagai backhaul akses internet. Dari sisi perangkat penangkap sinyal antara pasar korporasi dan pasar ritel berbeda.
Terminal antena penangkapan sinyal untuk korporasi memiliki performa yang mumpuni dengan tinggi antena mencapai 575 mm dan lebar 511 mm. Sementara itu untuk pasar ritel performanya standar dengan tinggi antena 513 mm dan lebar 303 mm.
Kemudian untuk pemanfaatan Starlink, pasar ritel cenderung menggunakan untuk layanan internet standard yang dapat dibagi ke sekitar 10 perangkat, sementara itu pasar korporasi akan menggunakan untuk jaringan privat, untuk ratusan perangkat sekaligus.
Tidak hanya itu, kata Wayan, kerja sama juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing industri telekomunikasi nasional dengan merespon persaingan usaha melalui inovasi teknologi dan kerjasama strategis.
Wayan juga berharap melalui kerja sama ini terjadi peningkatan standar kualitas layanan, perlindungan konsumen, menjamin ketersediaan layanan yang berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kemudian, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat penetrasi broadband, yang diharapkan menjadi katalis bagi ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan dimana ketersediaan infrastruktur digital sebagai enabler,” kata Wayan.
Senada, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai kehadiran Starlink secara teknologi dapat membantu pemerataan internet di indonesia. Namun, asosiasi meminta agar tata kelola industri yang telah diatur oleh Kemenkominfo jangan dirusak.
“Karena akan memberikan efek domino terhadap kewibawaan regulasi tata kelola industri di Indonesia,” kata Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam kepada Bisnis.
Menurutnya, hadirnya Starlink tidak berdampak buruk secara teknologi. Namun, imbuh Zulfadly, secara perspektif bisnis dan perspektif cyber security memerlukan kajian yang lebih baik.
“Mumpung bisa diatur, Kemenkomninfo atur dengan baik. Karena jika bablas hanya karena kepentingan tertentu, ancamannya pada kedaulatan data Indonesia sendiri. Jangan hanya melihat Starlink dari koneksi internet saja, tapi aplikasi-aplikasi over the top yang bakal mengirimnya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
