Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi mengharapkan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 untuk menaruh perhatian pada pembangunan jaringan tulang belakang (backbone) telekomunikasi yang terhubung dari ujung timur ke barat Indonesia.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward, mengatakan jaringan backbone telekomunikasi ini diharapkan agar terbuka untuk seluruh operator seluler (opsel).
Dengan demikian, opsel akan lebih mudah memberikan akses internet yang merata ke seluruh Indonesia, karena backbone ini merupakan jaringan pusat telekomunikasi.
“Open backbone optik dengan kewajiban operator seluler yang saat ini bertransformasi ke Fix-Mobile Broadband (FMC) membangun akses ke pelanggan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (3/1/2024).
Sebagai informasi, saat ini proyek backbone jaringan di Indonesia atau proyek Palapa Ring masih terbagi tiga, yakni Palapa Ring paket Barat, Tengah, dan Timur.
Untuk Palapa Ring Barat mencakup daerah Sumatra, Jawa bagian barat, dan Kalimantan bagian barat). Palapa Ring paket Tengah mencakup Kalimantan bagian timur, Jawa bagian tengah dan timur, Bali, NTB, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Palapa Ring paket timur berada di Papua dan NTT.
Selain itu, Ian juga berharap pemerintah mendatang untuk mengembanglikan ekosistem pemanfaatan internet, sehingga layak secara bisnis. Mulai dengan adanya KTP digital, Satu Sehat, dan MyPertamina.
Lebih lanjut, Ian juga mengusulkan pemerintah bisa membuat kebijakan insentif kepada operator telekomunikasi yang bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat, seperti dampak ke ekonomi ataupun sosial ke masyarakat di wilayah terpencil.
“Kebijakan insentif bagi operator yang memberikan dampak ekonomi, sosial pada wilayah di Indonesia, baik keseluruhan maupun daerah 3T,” ujar Ian.
Ian mengaku pemberian insentif ini menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi di Indonesia. Menurutnya, saat ini industri telekomunikasi tengah dibebankan beban regulasi yang tinggi.
Sebagai informasi, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mengaku rasio besaran biaya hak penyelenggaraan (BHP) terhadap pendapatan kotor mereka sudah mencapai 13-14%.
Kepala Komunikasi Eksternal XL, Henry Wijayanto, mengatakan persentase tersebut sudah jauh melebihi batas wajar dan ideal. Henry menambahkan, rasa-rasanya semua opsel juga dibebankan persentase BHP yang hampir sama.
"Idealnya berdasarkan best practice industri telekomunikasi di dunia, rasio yang wajar untuk mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan adalah sekitar 5-10% dari pendapatan kotor," ujar Henry kepada Bisnis, dikutip Minggu (17/12/2023).
Sebelumnya, calon wakil presiden (Cawapres) dari masing-masing pasangan menaruh perhatian pada akses internet yang merata, berkualitas dan murah.
Cawapres paslon nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan Ganjar-Mahfud memiliki 21 program yang akan dijalankan jika terpilih nanti. Salah satunya adalah menghadirkan internet cepat, internet gratis, dan internet yang merata.
“Internet super cepat, gratis dan merata,” kata Mahfud dikutip, Minggu (24/12/2023).
Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan internet merata menjadi kebutuhan. Jika tidak dikorupsi, menurutnya, Indonesia sudah merasakan akses internet yang merata.
Lelaki yang akrab disapa Cak Imin itu juga menaruh perhatian pada perbaikan pemerataan akses internet.
“Kita akan rombak kecepatan internet kita minimal 100 Mbps untuk merata di seluruh Indonesia di 100 persen desa-desa,” kata Cak Imin.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa paslon nomor urut 2 berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.
"Komitmennya, tidak ada desa yang tidak terakses internet atau sinyal internetnya dan telekomunikasinya lemah," ujar Budiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
