Bisnis.com, JAKARTA - Angka pagu alokasi anggaran (pagu definitif) infrastruktur telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) turun 31,17 persen atau sekitar Rp4,4 triliun pada 2024 dibandingkan dengan 2023, yang sebesar Rp13,9 triliun.
Diketahui anggaran infrastruktur telekomunikasi merupakan anggaran yang digunakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam melakukan pemerataan jaringan.
Pada 2023, anggaran infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp13,9 triliun. Sementara itu pada 2024 tercatat sebesar Rp9,56 triliun atau turun sekitar Rp4,3 triliun.
Dengan jumlah anggaran yang lebih rendah tersebut, Bakti masih memiliki tanggung jawab untuk mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan menghadirkan base transceiver station (BTS) di sekitar 9.113 desa, serta proyek-proyek lainnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan meski mengalami penurunan anggaran, proyek-proyek dan pekerjaan rumah besar dari Bakti tidak akan terganggu
“Tidak [terdampak]. Kami yakin akan jalan terus. Jalan terus pokoknya,” ujar Budi saat ditemui wartawan seusai rapat DPR, Selasa (12/9/2023).
Budi juga mengatakan angka ini masih perencanaan (pagu) sehingga masih akan disesuaikan lebih lanjut dalam realisasinya.
Diketahui, tidak hanya anggaran BAKTI dan Dirjen PPI yang menurun. Melainkan juga anggaran untuk hampir seluruh divisi dari Kemenkominfo.
Program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dialokasikan kepada Dirjen APTIKA, Dirjen PPI, serta Badan Pengembangan SDM juga berkurang.
Pada 2023, anggaran ditaksir sekitar Rp2,5 triliun. Namun, untuk 2024 sebesar Rp2,27 triliun.
Kemudian, anggaran program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat, dan layanan publik yang dialokasikan pada Dirjen PPI dan Dirjen APTIKA menurun hampir 50 persen dari sebelumnya Rp1,1 miliar menjadi Rp590,67 miliar.
Selanjutnya, anggaran program komunikasi publik yang dialokasikan kepada Dirjen IKP dan Komunikasi Publik juga berkurang dari sebelumnya Rp293 miliar menjadi Rp299,38 miliar.
Kendati demikian, Budi juga mengusulkan adanya penambahan Pagu Anggaran RAPBN 2023 sebesar Rp5,25 triliun.
“Keperluan tambahan anggaran akan dialokasikan untuk mendukung diseminasi dan komunikasi publik Pemilu Damai 2024, literasi digital, dan penanganan konten negatif. Kemudian dukungan terhadap Ibu Kota Negara (IKN) baru,” jelas Budi.
