Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi) meminta kepada pemerintah sejumlah insentif dan merasionalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika diberikan, operator janji kualitas internet Indonesia makin baik.
Atsi sendiri beranggotakan seluruh operator seluler Indonesia seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).
Anggota ATSI Rudi Purwanto mengatakan salah satu yang insentif yang dapat diberikan adalah biaya up front fee dan annual fee selama 3 tahun pertama. Selain itu, Rudi juga meminta agar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang sudah ada, diringankan.
“Ini pekerjaan tidak mudah, tetapi backgroundnya adalah kami sudah berada di (urutan) 14 (untuk kecepatan internet). Kemudian supaya kita bisa lebih agile, terhadap 5G dan ke depannya, kami berharap pondasi kami di awal lebih kuat lagi,” ujar Rudi, Senin (2/10/2023).
Diketahui, up front fee adalah pembiayaan di muka saat suatu operator memenangkan pelelangan frekuensi. Biasanya, biaya ini dapat mencapai tiga kali lipat dari annual fee atau pun biaya tahunan.
Rudi mengatakan usulan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).
Lanjut Rudi, usulan tersebut juga telah diberikan kepada Presiden dengan tembusan kepada 11 kementerian dan lembaga.
“Mudah-mudahan curhat kami melalui paper tersebut itu juga mungkin membawa hasil yang memuaskan,” ujar Rudi.
Adapun, Rudi juga menjanjikan sejumlah hal untuk pemerintah jika usulan tersebut dikabulkan. Pertama, Rudi mengatakan biaya yang hilang karena insentif akan diberikan kembali kepada pemerintah dan pengguna dengan meningkatkan kecepatan internet dan jaringan.
Selain itu, kata Rudi, operator seluler juga berjanji untuk mempercepat pemerataan jaringan dan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Rudi juga mengatakan, operator seluler juga akan meningkatkan GDP, pemasukkan pajak, peningkatan penyerapan lapangan kerja, serta bandwidth per kapita.
“Bandwidth per kapita ini juga menjadi salah satu tolak ukur baru di dalam digital economy. Serapan bandwith per kapita menggambarkan maju atau tidaknya suatu negara,” ujar Rudi.
Selain itu, operator juga mengatakan mereka akan konektivitas untuk industri 4.0 untuk IKN, smart city, dan lain-lain. Kemudian, kata Rudi, pemerintah pihaknya juga akan meningkatkan digital ekonomi.
