Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi optimistis tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menggratiskan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) operator bakal mendorong penetrasi jaringan 5G.
Dosen STEI Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengungkapkan pengurangan biaya dari negara dapat dimanfaatkan untuk penggelaran jaringan 5G yang lebih agresif.
“Peluang implementasi hal ini tentu terbuka, dengan Kemenkominfo dan Kemenkeu membuat kebijakan bersama insentif pengurangan regulatory cost, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh operator seluler untuk menggelar 5G lebih agresif,” ujar Agung kepada Bisnis, Jumat (29/9/2023).
Kendati demikian, optimisme Agung memiliki syarat, yakni jika insentif pemerintah lebih besar dari biaya investasi ataupun operasional dari jaringan 5G.
Menurut Agung, jika insentif ini tidak setara dengan investasi dan operasional, nantinya operator akan tetap enggan untuk menggelar jaringan 5G.
“Jika insentif ini mencukupi untuk investasi maupun operasional layanan teknologi 5G, maka hal ini akan efektif,” ujar Agung.
Kendati demikian, Agung percaya sebelum pemerintah mengutarakan terkait regulasi baru ini, mereka sudah berhitung secara ekonomi dan mendiskusikan dengan para operator seluler.
Oleh karena itu, Agung mengatakan masyarakat hanya tinggal menunggu hasilnya dalam beberapa saat ke depan sembari menunggu penggunaan smartphone 5G yang semakin banyak.
“Hasilnya mesti kita tunggu beberapa saat ke depan, sambil tersebarnya handphone 5G-ready di sisi pelanggan,” ujar Agung.
Sebagai informasi, Kemenkominfo tengah menyiapkan untuk mengebut penggelaran jaringan 5G di Indonesia.
Hal ini diharapkan dapat membuat Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan internet tercepat di dunia.
Adapun salah satu caranya adalah dengan menggratiskan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) frekuensi 5G.
“Jadi negara investasi dahulu, tidak usah bayar sehingga bisa lebih murah, operator mau melakukan investasi dalam jumlah yang besar,” ujar Budi, dikutip Jumat (29/9/2023).
