Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan kehadiran Starlink ke pasar ritel dapat membuat pemanfaatan satelit orbit rendah milik Elon Musk makin banyak. Tidak hanya itu, Starlink juga dikabarkan berencana bangun perusahaan.
Dengan kehadiran perusahaan maka Indonesia akan makin mudah dalam menarik pajak.
“Pak menteri maksudnya (mengatakan Starlink B2C) supaya pemanfaatan ke Indonesia lebih banyak. Dia (Starlink) kalau menggunakan PT di Indonesia kan pajaknya lebih gampang," kata Staf Khusus Kemenkominfo Sarwoto Atmosutarno pada sela acara peluncuran 5G Innovation Center dari PIDI dan Ericsson, Rabu (13/9/2023).
Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan perusahaan satelit orbit rendah milik Elon Musk akan langsung menyasar pelanggan retail atau B2C.
Oleh karena itu, Sarwoto mengatakan pihaknya tengah mengatur dan mengevaluasi skema bisnis yang akan dilakukan oleh Starlink. Namun, Sarwoto mengatakan Starlink pastinya akan bekerja sama dengan para operator telekomunikasi lokal.
“Kalau dia sudah dikatakan sebagai penyelenggara jaringan, maka interkonesi itu wajib, coba lihat Undang-Undang. Walaupun B2C,” ujar Sarwoto.
Interkoneksi atau antarsambungan adalah keterhubungan antarjejaring telekomunikasi dari penyelenggara jejaring telekomunikasi yang berbeda. Sebagai contoh, Starlink dengan Telkom.
Interkoneksi antara operator telekomunikasi wajib dilaksanakan di Indonesia untuk memberikan jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses jasa telekomunikasi.
Adapun jenis layanan interkoneksi terdiri dari layanan originasi, layanan transit, dan layanan terminasi. Interkoneksi antara penyelenggara telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8/2006 tentang Interkoneksi.
Lebih lanjut, Sarwoto juga mengatakan Starlink juga memiliki sejumlah tantangan untuk masuk ke pasar Indonesia.
Pertama, menurut Sarwoto, dengan masuk ke Indonesia, Starlink juga harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membayar pajak dan segala perizinannya, seperti izin usaha, izin labuh, dan lain-lain.
Selain itu, Sarwoto juga mempertanyakan efektivitas dari Starlink untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Menurut Sarwoto, hal itulah yang saat ini menjadi prioritas di Indonesia, sehingga jika Starlink harus dapat menjangkau daerah-daerah tersebut.
“Mau tidak, Anda pertama-tama buktikan bahwa di daerah 3T termasuk di daerah sulit seperti Puskesmas dan lain lainnya itu terbukti efektif untuk kemenangan kedua belah pihak,” ujar Sarwoto.
Kemudian, hal yang menurut Sarwoto menjadi hal yang penting adalah bisnis model dari Starlink. Hal ini dikarenakan jika benar menyasar konsumen ritel, hal ini dapat menyulitkan bisnis ISP yang sudah ada.
“Yang ketiga kita baru bicara business modelnya dengan operator existing, supaya dia (operator lokal) sustain juga. Dengan Indonesia seperti ini, dia (operator lokal) sustain tidak?” ujar Sarwoto.
