Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menerapkan kesetaraan bagi Starlink jika satelit orbit rendah tersebut nantinya memberikan layanan langsung ke pelanggan ritel atau business to customer (B2C).
Seluruh kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada perusahaan telekomunikasi, juga harus diberikan ke satelit orbit rendah milik Elon Musk.
Direktur Umum ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan jika benar Starlink masuk ke pasar retail, pemerintah harus mengedepankan adanya equal level playing field. Adapun kesetaraan itu berlaku pada pasar internet broadband, seluler, hingga satelit.
Menurut Heru, saat ini pemerintah seakan masih memperlakukan perusahaan milik Elon Musk tersebut sebagai anak emas.
“Ketidaksamaan perlakuan itu yang ditakutkan pemain internet broadband yang ada,” ujar Heru kepada Bisnis, Selasa (12/9/2023).
Heru pun mencontohkan ketidaksetaraan tersebut seperti proyek penyediaan ribuan akses ke puskesmas tanpa adanya lelang.
Selain itu, para pemain telekomunikasi saat ini juga dikenakan kewajiban untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) telekomunikasi, BHP Universal Service Obligation (USO), serta BHP Frekuensi.
Oleh karena itu, Heru berharap setelah Starlink masuk ke Indonesia, perusahaan satelit tersebut juga dikenakan kewajiban yang sama.
Selain itu, Heru juga berharap Indonesia tidak hanya sebagai pasar dari penjualan layanan Starlink. Namun, Heru berharap pemerintah dapat mewajibkan Starlink untuk bekerja sama dengan pemain lokal.
“Dan harus memiliki ijin sesuai peruntukannya, misal ISP, atau Jartup atau lainnya,” ujar Heru.
Menurut Heru, perizinan merupakan instrumen untuk pemenuhan hak, kewajiban, serta pengawasan dari regulator.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Starlink milik Elon Musk langsung jualan ke pasar ritel atau business to customer (B2C), tanpa melibatkan operator lokal seperti Telkom Cs.
Meski demikian, Budi meminta agar operator telekomunikasi tidak perlu khawatir karena pemerintah akan menerapkan tingkat persaingan yang adil.
“Ya, selama ini akhirnya dengan Starlink memasukkan, memasukkan ke B2C (business to customer). Kalau bahasa gampangnya retail, kalau bisa di daerah-daerah yang 3T,” ujar Budi saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Selasa (12/9/2023).
