Bisnis.com, JAKARTA - Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, mengatakan bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen.
"Peningkatan penetrasi ini masih didorong oleh penggunaan internet yang kian jadi kebutuhan masyarakat, khususnya semenjak pandemi Covid-19 pada 2020," kata Arif dalam konferensi pers di kantor APJII, Rabu (8/3/2023).
Bukan itu saja, menurut Arif meskipun pemerintah tidak lagi memberlakukan PPKM, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tetap memberlakukan sistem kerja WFH (Work from Home) sehingga tren bekerja online masih tetap berjalan.
Lebih lanjut, dia memerinci, bila dilihat dari kategori gender di Indonesia, hasil survei menunjukkan kenaikan tingkat penetrasi internet untuk laki-laki pada 2022-2023 sebesar 79,32 persen dari total populasi laki-laki.
Sementara itu, tingkat penetrasi internet untuk perempuan sebesar 77,36 persen dari total populasi perempuan di Indonesia.
Tak hanya itu, survei APJII ini juga membandingkan penetrasi internet pada klasifikasi urban (perkotaan) dan klasifikasi (pedesaan dan daerah tertinggal).
"Survei menunjukkan bahwa tingkat penetrasi urban adalah sebesar 77,36 persen dari jumlah populasi di daerah urban dan penetrasi internet pada daerah rural sebesar 79,79 persen dari jumlah populasi penduduk daerah rural," ujarnya.
Adapun, bila dirinci berdasarkan kategori provinsi, penetrasi pengguna internet tertinggi atau di atas 80 persen berada di Banten dengan 89,10 persen dan diikuti DKI Jakarta dengan 86,96 persen.
Selanjutnya, ada Jawa Barat dengan 82,73 persen, Kepulauan Bangka Belitung dengan 82,66 persen, Jawa Timur 81,26 persen, Bali 80,88 persen, Jambi 80,48 persen, dan Sumatra Barat 80,31 persen.
Sekadar informasi, survei ini dilakukan selama periode 10 Januari - 27 Januari 2023 yang mencakup 38 provinsi di Indonesia dengan total responden sebanyak 8.510 responden.