Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin memahami bahwa saat ini bisnis perusahaan rintisan (startup) nampaknya masih mengharapi badai pemutusan hubungan karyawan (PHK) dan gelombang tech winter.
Meski begitu, Ma’ruf memastikan bahwa pemerintah tidak tutup mata dengan problematika badai PHK di startup, bahkan disebutnya pemerintah telah memiliki sejumlah peran untuk menghadapi gelombang pemutusan kerja tersebut.
Pertama, dia mengaku bahwa pemerintah mengkaji salah satu penyebab gelombang PHK adalah resesi dan infalasi (reflasi) sehingga program padat karya menjadi upaya awal yang disiapkan untuk menampung tenaga kerja, meski bukan untuk sektor teknologi digital.
"Kami melakukan upaya-upaya program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu. Program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga masyarakat bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa ikut berpartisipasi," katanya kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Ma’ruf melanjutkan bahwa upaya kedua yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan pendidikan keterampilan vokasi, sebab dinilainya pendidikan tersebut bakal mengarah kepada kegiatan kewirausahaan.
Selanjutnya, orang nomor 2 di Indonesia tersebut mengaku strategi ketiga adalah dengan melakukan pembukaan lahan masyarakat melalui perhutanan sosial. Tujuannya agar masyarakat bisa memiliki akses pada lahan.
Keempat, disebutnya Pemerintah melakukan usaha besar-besaran untuk mendatangkan investasi seperti yang sudah dilakukan di berbagai tempat seperti di kawasan-kawasan ekonomi khusus.
“Investor-investor itu kita hadirkan kemudian yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," ujarnya.
Terakhir, dia menjelaskan upaya kelima pemerintah saat ini adalah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai strategi untuk menanggulangi pengangguran yang membludak.
| Baca Juga Startup Sirclo PHK 8 Persen Karyawannya |
|---|
"Di samping tentu untuk mempertahankan hidup, yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Itu bagian untuk menanggulangi berbagai tenaga kerja yang ter-PHK ataupun yang belum punya lapangan kerja," pungkas Ma’ruf.
Sementara itu, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi turut mengatakan bahwa PHK di industri digital termasuk startup memang sedang menghantui tidak hanya di level rintisal tetapi juga di level unicorn dan decacorn sehingga merupakan dinamika bisnis yang perlu dihadapi.
"PHK itu bukan lampu kuning untuk transformasi digital di Indonesia. Kita harus tetap optimis. Unicorn dan decacorn saat ini ibaratnya sedang membangun runway, dengan aneka promo dan subsidi pada konsumen dan dari diskon sampai bebas ongkir, tujuannya memperbesar basis pasar," katanya.
Kendati demikian, dia mengamini bahwa proses bakar uang yang cukup besar itu menjadikan perusahaan hidup dari arus kas negatif atau bergantung pada modal investor. Apalagi, pengaruh ekonomi global juga memaksa perusahaan melakukan efisiensi agar runway tetap terbangun.
Alhasil, PHK dinilainya menjadi salah satu alternatif meski tidak semua unicorn dan decacorn melakukan strategi yang sama.
Untuk diketahui, gelombang PHK startup tengah menghantam GoTo dan Ruangguru. Sebelumnya, Shopee juga mengumumkan PHK karyawannya di Indonesia pada pertengahan September dengan jumlah yang tidak disebutkan.
Hingga Oktober 2022 saja tercatat sudah ada 16 startup yang beroperasi di Indonesia terpaksa melakukan restrukturisasi jumlah karyawannya.
Badai PHK ini terjadi pada hampir semua vertikal startup mulai dari e-grocery, logistik, tekfin, edtech, e-commerce, aset kripto, otomotif, hingga furnitur. Selain itu, fenomena itu dialami baik startup yang asli dari dalam negeri maupun yang terafiliasi dengan asing. Ada juga LinkAja, Tokocrypto, TaniHUb, SiCepat, Mamikos, JD.ID, Zenius, Xendit, Lummo, Pahamify, Mobile Premier League, hingga Sirclo Grup yang sudah melakukan PHK karyawan sepanjang 2022 ini.
