Bisnis.com, JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. dan PT Indosat Tbk. terus memacu penggelaran jaringan 4G di desa-desa non-3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dalam 2 tahun terakhir. Keduanya telah merealisasikan 60 persen dari kuota penggelaran 4G yang diwajibkan pemerintah kepada mereka.
SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Steve Saerang mengatakan saat ini seluruh perencanaan dan pengadaan untuk penggelaran jaringan 4G telah selesai.
Pelaksanaan proyek pembangunan jaringan 4G di desa-desa non 3T, kata Steve, masih dilakukan perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut.
“Saat ini sudah 61 persen kewajiban jaringan 4G di desa-desa non-3T sudah beroperasi, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan sesuai target hingga akhir tahun 2022,” kata Steve, Senin (7/11/2022).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah membagi penggelaran jaringan 4G di desa-desa non-3T kepada 6 operator seluler yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk., PT XL Axiata Tbk. PT Smartfren Telecom Tbk. PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Total ada 3.435 desa yang menjadi tanggung jawab operator dalam pembangunan 4G.
Menurut data konsultan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) yang diterima Bisnis.com pada 2020, dari total 3.435 desa, Indosat mendapat jatah pembangunan 4G di 645 desa non-3T, Tri Indonesia sebanyak 378 desa, XL Axiata sebanyak 861 desa, Sampoerna telekomunikasi 10 desa, Smartfren 50 desa dan sisanya sekitar 1.491 desa menjadi tanggung jawab Telkomsel.
Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk selalu mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia.
Untuk pembangunan BTS 4G di wilayah non3T, XL Axiata telah merealisasikan 66,43 persen dari 861 wilayah yang menjadi bagian perseroan.
“Hingga saat ini sudah terealisasi sebanyak 572 desa terpencil dan saat ini tentunya juga masih terus berlanjut,” ujarnya.
Henry menuturkan perseroan akan terus memacu pembangunan jaringan di wilayah non-3T sebagaimana komitmen pembangunan yang disepakati.
Adapun Telkomsel, sebagai operator dengan jatah pembangunan terbanyak, belum membalas pertanyaan Bisnis terkait penggelaran BTS 4G di desa-desa non-4G.
Sementara itu, Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Aju Widya Sari mengatakan kewajiban pembangunan infrastruktur 4G di pedesaan merupakan bagian dari agenda transformasi digital nasional.
Aju menekankan sesuai dengan PM Kominfo No.2/2021 maka target penyediaan infrastruktur seluler 4G operator seluler adalah 2 tahun yaitu hingga 2022. Artinya tersisa kurang dari 2 bulan lagi untuk memenuhi target tersebut.
Bagi yang tidak memenuhi target pembangunan, lanjutnya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Aju tidak menjelaskan secara detail sanksi tersebut.
“Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap tidak terpenuhinya kewajiban penyelenggara telekomunikasi. Ketentuan dimaksud juga berlaku bagi kewajiban penyelenggara seluler untuk penyediaan infrastruktur seluler 4G di wilayah desa Non-3T,” kata Aju.
Penyelenggara seluler, ujar Aju, setiap bulannya terus melaporkan implementasi penyediaan infrastruktur seluler 4G di wilayah desa Non-3T. Kemenkominfo melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan tersebut.
