Bisnis.com, ENDE - Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan sejumlah aspek terkait isu bandwidth atau frekuensi di tengah upaya untuk memperluas jangkauan infrastruktur telekomunikasi hingga ke daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot menanggapi masih adanya keluhan di tengah masyarakat bahwa bahwa layanan internet di suatu wilayah tertentu justru melemah setelah kehadiran base transceiver station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI.
Terkait keluhan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebelumnya mengatakan problem itu dapat diatasi oleh operator seluler. Menurutnya, BAKTI bisa melaporkan kondisi tersebut kepada operator.
Bila perlu, Menkominfo akan meminta langsung kepada direksi operator seluler untuk menambah bandwidth.
“Kalau kurang juga [setelah BAKTI melapor ke operator] adalah menteri meminta kepada dirut operator untuk menambah bandwidth. Karena ini semua komersial,” tegasnya, Kamis (27/10/2022).
Terkait hal tersebut, Sigit mengatakan ada beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan Kemenkominfo selaku regulator di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).
Pertama, jelasnya dia, peningkatan kebutuhan frekuensi yang ada pada operator dalam kenyataannya melebihi kemampuan regulator untuk menyediakan frekuensi baru.
“Jadi kondisinya sudah kekurangan frekuensi, apalagi dengan peralihan teknologi menuju broadband yang berbasis 4G bahkan 5G, yang semakin ‘lapar’ frekuensi,” ungkapnya kepada Tim Jelajah Sinyal 2022, Minggu (30/10/2022).
Kedua, ungkap Sigit, regulasi terkait penggunaan spektrum bersama (spectrum sharing) memuat syarat yang sangat berat dan prosedur yang rumit. Penggunaan spektrum bersama itu sudah dimungkinkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
“Relatif tidak applicable bagi operator untuk menggunakan pasal ini. Maka perlu ada langkah terobosan dari regulator.”
Ketiga, Sigit menilai langkah regulator yang beberapa kali melakukan lelang frekuensi memiliki konsekuensi yang tidak diharapkan.
“Konsekuensinya, bukan yang butuh yang dapat, tapi yang berani bayar yang dapat sehingga mungkin akan menjauh dari spectrum balancing,” ungkapnya.
PENAMBAHAN bandwidth
Terpisah, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Ende Supriyanto berharap adanya peningkatan bandwidth internet untuk proyek BAKTI di wilayahnya. Pasalnya, dia mengatakan bandwidth internet dari menara BTS mencapai 16 megabyte per second (Mbps). Sementara itu, bandwidth internet dari VSAT hanya mencapai 8Mbps.
“Kami tidak bisa apa-apa, kalau begitu. Sama saja,” ungkapnya kepada Tim Jelajah Sinyal, Bisnis Indonesia, yang berkesempatan untuk bersilaturahmi di kantor pemerintahan Kabupaten Ende, Senin (31/10/2022).
Seperti diberitakan sebelumnya, Supriyanto menjelaskan pada tahun ini BAKTI telah mengembankan proyek jaringan infrsatruktur di 59 titik di Kabupaten Ende.
Sebagian dari infrastruktur TIK yang dikembangkan BAKTI tersebut berupa menara BTS. Sebagian lainnya berupa stasiun penerima sinyal dari satelit atau very small aperture terminal (VSAT).
Supriyanto menambahkan, sekitar 25 titik sudah melayani masyarakat dengan jaringan internet, sedangkan sebagian lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
