Bisnis.com, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah menyusun kebijakan manajemen krisis siber untuk memudahkan tiap-tiap pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan secara real-time apabila terjadi serangan.
Tim Penyusun Kebijakan Manajemen Krisis Siber Nasional, Richardus Eko Indrajit, mengatakan kebijakan tersebut menangani 4 domain krisis, antara lain; keberlangsungan bisnis layanan, manajemen krisis siber, manajemen kedaruratan, dan pemulihan bencana.
"Terhadap 4 domain tersebut akan disusun rencana dan strategi penanggulanagan dan pemulihan dengan menyiapkan kapasitas, kemampuan dan sumber daya dalam situasi krisis, termasuk akses terhadap peralatan dan fasilitas kedaruratan lainnya," ujarnya dalam acara Forum Group Discussion bertajuk Manajemen Tata Kelola Krisis Siber Nasional di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Dia melanjutkan, kebijakan tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, karena pada prinsipnya tidak ada satu solusi pun yang mampu mengatasi krisis siber secara keseluruhan.
Dalam penanganannya, tiap-tiap pemangku kepentingan berkewajiban mengamankan seluruh aset konvensional dan mempertahankan seluruh catatan-catatan data (log) serta diatur oleh tertib rencana kedaruratan serta aturan hukum yang berlaku.
Richardus mengatakan penyusunan kebijakan manajemen krisis siber diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 bulan dan pembahasan masih akan dilakukan dengan beberapa pemangku kepentingan lain, yakni pemerintah dan pelaku industri.
Meski tidak dijelaskan secara spesifik, kebijakan tersebut sepertinya akan digunakan oleh tim respons insiden siber di sektor pemerintah, yakno Gov-CSIRT Indonesia yang diluncukrkan BSSN bulan lalu.
Selain itu, kebijakan tersebut dielaborasikan dengan pedoman yang tengah disusun BSSN sebagai standar bagi tiap-tiap instansi pemerintah penyelenggara sistem elektronik dalam mengembangkan kemampuan penanganan keamanan siber dengan mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terstruktur.
Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak beberapa waktu lalu mengungkapkan, layanan Gov-CSIRT Indonesia yang secara konstituen meliputi seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bakal memberikan layanan terkait manajemen keamanan siber, seperti triase insiden, koordinasi insiden, dan resolusi insiden.
Melalui Gov-CSIRT, BSSN berkoordinasi dengan konstituen dalam hal penanggulangan insiden siber, termasuk di dalamnya mencari kemungkinan penyebab terjadinya insiden, memberi rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan yang dimiliki Gov-CSIRT Indonesia kepada konstituen, serta berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait.
Selain itu, tim Gov-CSIRT melakukan beberapa hal lain seperti resolusi insiden siber dengan melakukan investigasi serta analisis atas dampak suatu insiden, rekomendasi teknis pemulihan pasca insiden, dan memberikan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kelemahan sistem di suatu instansi.
Juru Bicara BSSN Anton Setiawan mengatakan layanan pengamanan insiden siber Gov-CSIRT Indonesia bakal diterapkan di setiap lembaga pemerintahan yang kini memiliki sistem pengamanan penanggulangan insiden siber internal.
Dengan layanan yang disediakan oleh BSSN, ungkapnya, maka pengamanan dan penanggulangan insiden siber akan bersifat Nasional.
Rencananya, Gov-CSIRT Indonesia bakal beroperasi di bawah National Security Center, yaitu ruang khusus penanggulangan insiden keamanan siber, di mana BSSN memantau indikasi serangan siber yang terjadi di instansi pemerintahan.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan National Security Center dan ditargetkan dapat dapat beroperasi tahun ini.
