Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk membuka frekuensi 3,5 GHz yang saat ini diisi oleh koneksi satelit untuk teknologi 5G. Salah satunya adalah memusatkan penggunaan satelit di luar Jawa dan mengisi frekuensi di Jawa dengan teknologi 5G.
Direktur Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kemenkominfo, Denny Setiawan, mengatakan saat ini pemerintah masih mencari skenario untuk implementasi jaringan 5G lewat berbagi atau sharing frekuensi dengan satelit.
Dia menjelaskan salah satu skenario yang dapat dilakukan adalah membagi wilayah operasional frekuensi.
Denny menjelaskan 5G yang membutukan kapasitas besar dari serat optik dapat digelar di perkotaan, sedangkan satelit dengan cangkupan yang luas tanpa harus menggelar kabel, seharusnya dapat memberi pelayanan di daerah rural atau pedesaan.
“[investasi serat optik] di pedesaan mahal, sedangkan di perkotaan tinggal pasang [karena sudah ada], jadi kita atur daerah rural untuk satelit, daerah kota karena serat optik lebih murah, berarti 5G bisa,” akata Denny kepada Bisnis, Selasa (18/6/2019).
Denny menambahkan frekuensi satelit dapat digunakan di mana saja termasuk di pedesaan karena hanya membutuhkan stasiun bumi, sedangkan serat optik untuk 5G secara logika hanya dapat digunakan di kota besar atau di daerah industri yang memudahkan penggelaran kabel serat optik dan menara.
| Baca Juga 5G Bakal Berbagi Frekuensi Satelit? |
|---|
Oleh karena itu, sambungnya, saat ini pemerintah terus melakukan kajian mengenai pemetaan pemanfaatan satelit dan penyebaran serat optik di Indonesia.
“Misal ATM [menggunakan stasiun bumi] bisa atau tidak diganti dengan serat optik? Kemudian ada daerah-daerah yang memang serat optik susah susah digelar,” kata Denny.
Meski demikian Denny menyadari untuk mengimplementasikan 5G dengan menggunakan frekuensi satelit dibutuhkan solusi secara teknis dan ekonomis, termasuk insentif kepada penyedia infrastruktur satelit yang sebelumnya telah berinvestasi.
Disamping itu, sambungnya, pemerintah juga menyadari bahwa daerah perkotaan memiliki nilai ekonomis yang lebih besar dibandingkan daerah rural. Dengan demikian, pemerintah masih terus mengkaji untuk mencari solusi agar perusahaan yang telah berinvestasi di satelit tidak merugi.
“Kami sedang mendesain seperti apa skenarionya, agar yang sudah investasi itu tidak rugi. Bagaimana kompensasi investasi yang sudah ada, ini sedang dicari skenarionya, baik secara teknis maupun ekonomis,” kata Denny.
