Bisnis.com, KUPANG — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah menunggu rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, sebelum mengambil sikap terkait gim PlayerUnknown’s Battleground.
“Kita tunggu koordinasi (dari) beberapa pihak, salah satunya MUI yang pertama kali mengangkat kasus ini,” ujar Rudiantara di Kupang, Selasa (26/3).
Seperti diketahui, belakangan ini ramai diberitakan mengenai fatwa haram gim PUBG setelah adanya asumsi yang mengatakan bahwa pelaku penembakan massal di masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru. Penembakan di lokasi tersebut dikabarkan terinspirasi dari gim yang memiliki jumlah pengguna harian sebanyak 30 juta orang tersebut.
Kemenkominfo memilih sikap menunggu sehingga nasib gim tersebut dipertanyakan di Indonesia.
Sebelumnya, India telah dilarang di beberapa wilayah di India karena dianggap membahayakan moral dan mental generasi muda. Di India, pernyataan terkait dengan bahaya kecanduan PUBG dinyatakan langsung oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
“Tidak berbeda dengan hal-hal lainnya, teknologi datang bersama dengan dampak positif dan negatif,” ujar Modi seperti dikutip Reuters, pekan lalu.
Namun demikian, Rudiantara mengaku dirinya tidak mengetahui apakah pada akhirnya gim yang tengah fenomenal tersebut akan dilarang atau tidak.
Seperti diketahui, pada 2019 ini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mulai membuka diri terhadap dunia gim. Salah satunya dengan diselenggarakannya Piala Presiden E-Sport beberapa waktu lalu.
Adapun, acara tersebut didukung oleh beberapa pihak seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementrian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Ekonomi Kreatif.
