Bisnis.com, JAYAPURA - Proyek Palapa Ring Paket Timur dipastikan memperoleh pembiayaan sindikasi sekitar Rp4,08 triliun dari tiga bank pemerintah yang diketuai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Penandatanganan perjanjian kredit akan dilakukan pada Maret 2017.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan konsorsium pelaksana proyek PT Palapa Timur Telematika akan menandatangani perjanjian kredit pada Maret 2017.
Setelah itu, akan dilakukan survei paralel dan pemesanan bahan baku pembangunan infrastruktur proyek.
Direktur Utama PT Palapa Timur Telematika (PTT) Leon M. Kakisina menyebutkan, pihaknya sedang menunggu rapat komite yang diperkirakan berlangsung dalam satu atau dua hari ke depan.
Nantinya, perjanjian kredit akan dilakukan paling cepat dua pekan sampai satu bulan mendatang.Lead-nya BNI, ada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sejak awal BNI mengundang Bank Papua, tapi persisnya seperti apa, tunggu financial closing,ungkapnya usai menghadiri Sosialisasi Proyek Palapa Ring Paket Timur di Jayapura, Kamis(23/2/2017).
Sayangnya, Leon enggan menyebutkan komposisi nilai kredit masing-masing dari ketiga bank tersebut. Dia hanya menyebutkan, total dana pembiayaan yang diberikan mencapai 80% dari nilai investasi proyek yang mencapai Rp5,1 triliun.
Hal itu dibenarkan Direktur Bisnis Korporasi BNI Herry Sidharta yang mengamini bahwa perusahaan bank pelat merah tersebut menjadi coordinator pengelola kredit sindikasi proyek ketiga Palapa Ring.
"Benar [menjadi lead arranger kredit sindikasi]. [Nilai kredit] kurang lebih [Rp4,08 triliun]," ungkap Herry dalam pesan singkat.
Leon menyambung, setelah financial closing, perusahaan akan melakukan pemesanan material inti pembangunan proyek selama tiga bulan, dilanjutkan dengan groundbreaking.
Khusus pembangunan kabel laut, pihaknya mengaku membutuhkan waktu sembilan sampai 12 bulan dari sejak pemesanan bahan baku pertama sampai kabel digelar di laut dalam.
Wilayah Timur memang tantangannya paling besar, tapi dengan persiapan lebih baik, kerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat.
"Kami optimis 2019 bisa rampung," tegasnya.
Dalam hal ini, PTT menunjuk perusahaan kontraktor inti yang akan melakukan penunjukan terhadap entitas pendukung pembangunan infrastruktur proyek yang berasal dari Tanah Papua. Hal itu dibutuhkan karena pengusaha lokal dianggap lebih memahami struktur wilayah sehingga memudahkan pekerjaan.
