Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi berpotensi mundur. Sempat dijadwalkan beroperasi pada 2027, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengarus peta jalan pembangunan Palapa Ring Integrasi.
Palapa Ring Integrasi merupakan jaringan tulang punggung (backbone) yang mengintegrasikan jaringan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.
Infrastruktur tersebut terbagi menjadi dua bagian, kabel laut sepanjang 11.182 kilometer dan kabel darat sepanjang 2.924 kilometer, untuk menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan faktor ketersediaan sumber daya hingga perizinan mempengaruhi waktu operasional Palapa Ring Integrasi.
“Durasi pembangunan SKKL Palapa Ring Integrasi juga sangat bergantung pada beberapa faktor, di antaranya perizinan penggelaran kabel laut, kondisi geografis, kompleksitas teknis, dan ketersediaan sumber daya,” kata Mohammad kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).
Selain faktor-faktor di atas, ihwal ketersediaan anggaran, kondisi geografis, perizinan, dan dinamika kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga dinilai memengaruhi proses pembangunan proyek ini.
Sampai dengan 2023, jumlah total panjang SKKL keseluruhan yang diselenggarakan oleh 14 penyelenggara jaringan tetap tertutup mencapai 118.258 km, dimana 58.119 km di antaranya tergelar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Dari aspek pembiayaan, implementasi proyek Palapa Ring Integrasi dapat melibatkan berbagai sumber. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk proyek ini,” kata Mohammad.
Kedua, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPPS). Model KPPS seperti build-operate-transfer (BOT) atau build-own-operate (BOO) seringkali digunakan untuk melibatkan swasta dalam pendanaan dan pengelolaan proyek.
Ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Lembaga seperti World Bank atau Asian Development Bank disebut dapat memberikan pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur strategis seperti Palapa Ring Integrasi.
Keempat, skema pendanaan. Mohammad menjelaskan skema pendanaan yang tepat akan dipilih berdasarkan pertimbangan kelayakan ekonomi, risiko proyek, dan tujuan pembangunan nasional.
“Sharing cost atau kerja sama public private partnership (PPP) merupakan opsi yang sering dipertimbangkan untuk proyek-proyek infrastruktur besar,” jelasnya.
