Bisnis.com, JAKARTA--Perusahaan manufaktur mendominasi pengguna software ilegal di kawasan industri.
Senior Director for Enforcement BSA Asia Pasific Tarun Sawney mengatakan sepanjang Januari 2013-Maret 2014 kepolisian dan BSA telah melakukan 101 razia dan menemukan software ilegal senilai Rp22 miliar.
Untuk 2013 saja penegak hukum telah melakukan 91 kali razia yang berhasil menemukan berbagai software ilegal senilai Rp19,1 miliar. Sementara itu, untuk kuartal pertama 2014 razia yang dilakukan mencapai 20 kali dengan barang bukti senilai Rp3,1 miliar.
“Hasil ini mencerminkan gambaran yang mencemaskan tentang kondisi pelanggaran hak cipta software di Indonesia,” ujarnya, Selasa (29/4/2014).
Tarun menegaskan razia ini sengaja dilakukan di kawasan industri agar lebih efektif. Kendati demikian, soal penindakan dan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Dalam hal ini BSA hanya ingin melakukan edukasi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat soal pembajakan piranti lunak.
Razia ini dilakukan di beberapa kawasan industri seperti Cikarang Utara, Cileungsi, Citeureup, Cilegon, Subang, Purwakarta, dan Bogor di Jawa Barat. Selain itu, upaya ini juga dilakukan di beberapa tempat lainnya seperti Batam, Riau, Denpasar, Surabaya, Malang, dan Jabodetabek.
Adapun sektor industri yang menjadi target razia antara lain pabrik suku cadang otomotif, piranti elektronik, tekstil dan garmen, insulasi plastik, alat penerangan, dan sistem penjernihan air. Software ilegal juga ditemukan di komputer milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR), restoran cepat saji, percetakan digital, perusahaan pemeliharaan kapal dan kontraktor PLN.
Tarun menambahkan mengurangi pembajakan software akan menimbulkan efek positif terhadap bisnis teknologi informasi di Indonesia.
Mengutip data yang dirilis International Data Corporation, dengan mengurangi tingkat pembajakan software 10% selama 4 tahun, akan menciptakan 1.884 lowongan kerja di bidang teknologi informasi. Upaya ini juga akan mengembangkan kegiatan ekonomi baru senilai Rp22,8 triliun. Selain itu, hal ini juga akan menambah pendapatan negara dari pajak senilai US$124 juta.
