Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendorong adanya infrastruktur sharing seperti tiang dan lorong kabel bawah tanah (ducting).
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menyoroti jumlah penyelenggara jasa internet (ISP) di Indonesia yang terus bertambah dan kini telah mencapai sekitar 1.300. Namun, pertumbuhan jumlah ISP tersebut justru menimbulkan tantangan baru, terutama terkait persaingan harga yang semakin ketat dan kesulitan dalam menjaga kualitas layanan.
“Jumlah ISP di Indonesia sudah sangat banyak ya. Sudah sekitar 1.300. Kenyataannya, masalahnya infrastruktur yang ada di Indonesia ini jadi menumpuk-numpuk, dan persaingan harga yang semakin ketat,“ kata Arif dalam acara Digital Transformation Summit 2025 (DTS) di Jakarta pada Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, banyak ISP masih berfokus pada area yang sama, sehingga persaingan hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Padahal, pemerataan infrastruktur menjadi kunci agar masyarakat di berbagai daerah bisa menikmati layanan internet dengan kualitas yang baik.
“Memang harusnya masalah konsep infrastruktur sharing ini sudah harus kita benar-benar dorong,” katanya.
Arif juga menyoroti regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung semangat infrastructure sharing. Padahal, tanpa kolaborasi, ISP akan sulit meningkatkan kualitas layanan di tengah tekanan margin usaha yang semakin tipis.
Lebih jauh, dia mengungkapkan kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Rata-rata kecepatan internet di Indonesia baru berkisar 25–30 Mbps, sementara negara lain sudah melampaui 100 Mbps.
Kondisi pasar ISP yang sudah terlalu jenuh membuat banyak penyelenggara sulit melakukan investasi pada teknologi baru, termasuk pengembangan jaringan 5G.
Karena itu, APJII mendorong agar para ISP bisa mulai memikirkan strategi kolaborasi agar lebih efisien dalam operasional dan tetap mampu bertahan menghadapi perubahan zaman.
“Jadi memang bener ya, saya bilang seluruh teman-teman ISP yang banyak kalau ya kita udah saatnya untuk mengeluarkan kekuatan bergabung mengefisiensikan operasional kita. Sehingga kita masih bisa kuat bertahan di tempuran perubahan zaman. Kalau enggak ya ini akan tinggal tunggu waktu,” ungkapnya.
Sebelumnya, APJII juga mengusulkan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.
“Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” katanya.
