Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran Angkatan Siber menjadi hal yang penting di tengah maraknya serangan siber ke Tanah Air.
Peretasan yang dilakukan oleh Brain Cipher kepada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah membuat gangguan pada infrastruktur tersebut selama 2 bulan.
Diketahui PDNS 2 Surabaya mengalami serangan siber pada 20 Juni 2024. Ratusan data lembaga dan instansi pemerintah dikunci oleh peretas, yang berdampak pada gangguan sejumlah layanan.
Lelaki yang akrab disapa Bamsoet mengatakan kasus peretasan data nasional yang terjadi beberapa waktu lalu mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.
Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.
Dunia, lanjutnya, sudah memasuki era internet of military things. Operasi militer makin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.
“Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan 2024, Jumat (16/8/2024).
Di sisi lain, kata Bamsoet, pembentukan angkatan siber juga dianggap krusial seiring posisi geopolitik Indonesia rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.
"Indonesia juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.
Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.
“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky, Jumat (9/8/2024).
Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomware adalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).
Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong.
Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.
“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.
Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.
