Soal PHK TikTok-Tokopedia, Rasionalisasi SDM Hal Wajar

Rio Sandy Pradana
Rabu, 3 Juli 2024 | 09:05 WIB
Warga mengakses aplikasi Tiktok di Jakarta. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mengakses aplikasi Tiktok di Jakarta. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah PHK yang dilakukan oleh Bytedance, induk Tiktok Shop, terhadap Tokopedia dinilai merupakan hal yang wajar.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana menilai restrukturisasi organisasi pascamerger tersebut juga bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing (TKA) China.

"Wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia [SDM]," kata Danang dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Menurutnya, dengan kondisi keuangan Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. Langkah PHK terhadap karyawan Tokopedia bukanlah ditujukan untuk menggantikannya dengan TKA China.

Dia berpendapat pengusaha tentu akan memilih mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Sebab, biaya tenaga kerja lokal lebih murah dibandingkan TKA.

"Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," katanya.

Dia memperkirakan, pascamerger, TikTok Shop-Tokopedia sebetulnya akan membutuhkan SDM lebih banyak atau setidaknya sama. Sebab, jangkauan bisnis perusahaan menjadi lebih besar dengan adanya kombinasi bisnis antara media sosial dan e-commerce.

Danang mengatakan, rasionalisasi SDM yang terjadi di Tokopedia juga tidak bisa dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi pada industri tekstil atau sektor manufaktur padat karya karena merupakan dua hal yang berbeda.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga telah membantah kemungkinan penggantian 450 karyawan yang terkena PHK di Tokopedia-TikTok dengan TKA asal China.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan, PHK yang dilakukan Tokopedia-TikTok dilakukan melalui asesmen yang ketat.

"PHK yang dilakukan bukan karena digantikan pekerja asing. Kami, mengawal betul asesmennya dan memastikan semua tools yang digunakan sesuai prosedur," ujar Indah Anggoro Putri usai menghadiri rapat dengan pendapat bersama Komisi IX DPR RI.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper