Data 210 Instansi di PDNS Diretas, Nasib Proyek PDN Rp2,6 Triliun Apa Kabar?

Dwi Rachmawati
Selasa, 25 Juni 2024 | 11:15 WIB
Groundbreaking Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang
Groundbreaking Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan bahwa gangguan layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang belakangan terjadi tidak bakal mempengaruhi perkembangan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang yang menelan biaya Rp2,59 triliun. 

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria mengatakan, kejadian serangan siber pada PDNS 2 bakal menjadi bahan evaluasi agar PDN yang tengah dibangun pemerintah memiliki keamanan siber yang lebih baik.

"PDN terus berjalan dan ini juga lesson learned lah buat kita, kita akan coba evaluasi security system dan lain segala macemnya," ujar Nezara dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (25/6/2024).

Menurutnya, pihaknya sedang membuat skala prioritas pada layanan pemerintah yang terganggu atas serangan siber tersebut agar bisa dilakukan migrasi data secepatnya. Dia menilai, peluang untuk melalukan serangan siber terhadap sistem seperti PDNS 2 bakal selalu ada.

Serangan siber itu, kata dia, mencari celah kecil untuk mempengaruhi data dan sistem yang terintegrasi. Namun, Nezara mengeklaim PDNS 2 telah memiliki fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi untuk memulihkan layanan yang terdampak serangan siber.

Nezara pun menegaskan bahwa pemulihan data dan sistem PDNS akan dilakukan secepatnya. Di antaranya seperti layanan imigrasi yang dianggap telah pulih dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Sementara layanan lainnya yang terdampak, kata dia, masih dalam proses pemulihan oleh tim mereka.

"Beberapa sudah bisa kita pulihkan, misalnya Imigrasi. Kita terus bekerja sekarang untuk mengatasi, terutama layanan publik bisa berjalan kembali seperti sedia kala seperti yang kita harapkan," bebernya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan selain layanan imigrasi, terdapat  beberapa layanan lain yang sudah bisa digunakan, antara lain layanan SIKaP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perizinan event Kemenko Marves, dan website Pemerintah Kota Kediri.

Menurut Samuel, kecepatan proses pemulihan layanan bergantung dari koordinasi antara pemilik aplikasi dengan penyedia PDNS serta waktu yang dibutuhkan untuk migrasi data ke server yang baru.

Samuel memastika timnya telah melakukan upaya isolasi terhadap sistem yang terdampak serangan siber untuk mencegah penyebaran malware ke sistem lain. 

Menurutnya, proses investigasi dan forensik terhadap sistem yang terdampak tengah dilakukan. Adapun, serangan siber ransomware ini, kata dia, merupakan varian baru sehingga butuh waktu untuk mempelajari pola serangan yang dilakukan dan penanganan yang tepat. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Dwi Rachmawati
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper