Bisnis.com, JAKARTA - Wacana implementasi kecerdasan buatan atau artificial intellegence (AI) untuk pelayanan publik dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kendati demikian, kecerdasan buatan diyakini menghadirkan banyak manfaat dan peluang.
Chairman of The Indonesia AI Society Lukas menuturkan penggunaan AI juga diklaim mampu meningkatkan efisiensi produksi dan kinerja.
"Bahkan, ke depan kita bisa lihat AI akan membantu pemerintah dalam berbagai hal baik dalam administrasi untuk okupansi serta bagaimana untuk melayani masyarakat," tuturnya dalam agenda Digital Transformation Forum for Public Sector di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (20/6/2024)
Di samping itu, implementasi AI dalam layanan publik juga mampu meneken angka anomali, menghadirkan pelayanan yang lebih cepat hingga mampu meminimalisir biaya operasional.
Akan tetapi, sederet peluang tersebut juga diikuti oleh tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, terkait dengan privasi dan keamanan data. Pasalnya implementasi AI perlu menggunakan pengumpulan data yang besar, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah.
Kedua, belum meratanya akses internet di kalangan masyarakat Indonesia juga bakal menimbulkan adanya kesenjangan teknologi. Ketiga, besarnya biaya hingga waktu pengembangan AI juga bakal menimbulkan kompleksitas implementasi.
Tantangan keempat, implementasi AI pada layanan publik bakal menimbulkan bias sehingga dikhawatirkan akan diskriminatif bagi sebagian golongan.
Tantangan terakhir yakni keterampilan dan literasi masyarakat yang dinilai masih rendah. Sehingga pemerintah masih harus terlebih dahulu memastikan kemampuan masyarkat bermigrasi.
"Kita harus lihat, masyarakat Indonesia ini tersebar sangat luas, ribuan pulau, jutaan masyarakat. Maka kita harus pikirkan orang yang tidak atau belum bisa masuk [digitalisasi]," pungkasnya.
