Bisnis.com, JAKARTA - Starlink yang baru saja diresmikan Elon Musk pada 19 Mei 2024 lalu dikhawatirkan mengancam kedaulatan data raykat Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menjadi salah satu pihak yang turut menyoroti soal kedaulatan data dalam negeri.
Dia mempertanyakan kepada Dirut PT. Telkom tentang ancaman kedaulatan data yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.
Salah satu pertanyaannya yakni tentang cara kerja Starlink yang disebut langsung mentransmisikan data dari HP pengguna ke cloud milik Elon Musk.
Jika cara kerjanya demikian, maka Harris mengkhawatirkan kedaulatan data rakyat Indonesia atas teknologi terbaru ini.
"Beberapa pihak menyatakan bahwa Starlink langsung mentransmisikan datanya ke cloud-nya milik Elon Musk, apakah ini benar? apakah mereka tidak menggunakan gateway ke Indonesia dulu?" tanya Politisi dari F PDI Perjuangan di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Untuk konteks Indonesia, konsep kedaulatan digital sudah tertuang dalam sejumlah aturan, seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (UU ITE), Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).
"Padahal kan kita mensyaratkan kedaulatan data ada di Indonesia. Nah, kami minta dari Telkom bisa mengelaborasi ini lebih lanjut, sehingga kami di Komisi VI, bisa juga ikut membantu Telkom demi kepentingan Indonesia," papar Harris Turino.
Sebagaimana diketahui, Starlink merupakan layanan internet yang memanfaatkan satelit untuk konektivitasnya.
Dalam mengirimkan data internet, sistem satelit menggunakan sinyal radio melalui ruang hampa udara.
Stasiun bumi memancarkan sinyal ke satelit di orbit. Kemudian, sinyal itu menyampaikan data kembali ke pengguna Starlink di Bumi.
