Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkhawatirkan masuknya satelit Starlink ke Indonesia disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab dan menjadi koneksi bandar judi, jika pengawasan tidak dilakukan secara tepat.
Di sisi lain, APJII juga meyakini bahwa teknologi starlink mampu mendongkrak kecepatan internet Indonesia menjadi lebih baik di mata global.
Laporan Speedtest terbaru menungkapkan kecepatan rata-rata unduh (download) Indonesia hanya sebesar 25,83 Mbps dan unggah (upload) 12,54 Mbps, serta latensi 26 milidetik (ms). Indonesia berada di posisi ke-103, turun dari sebelumnya posisi ke-97.
Sementara itu, kecepatan rata-rata internet fixed broadband Indonesia berada di urutan ke-128, turun dari peringkat ke-126 pada akhir 2023. Kecepatan unduh dan unggah masing-masing sebesar 29,37 Mbps dan 18,04 Mbps dengan latensi 7 ms.
Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa Starlink hanya menjadi solusi infrastruktur di wilayah rural area Indonesia.
“Sebagai solusi rural, Starlink secara teknologi sangat mendukung kecepatan internet Indonesia. Jadi pasti akan ada perkembangan baik di daerah rural,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Jumat (10/5/2024).
Zulfadly mengatakan, jika Starlink digunakan di daerah urban yang memiliki ketersediaan fiber optic yang lebih cepat, maka satelit ini bukan solusi komprehensif untuk meningkatkan kecepatan internet Indonesia.
Untuk di daerah urban, lanjut dia, Starlink akan dimanfaatkan reseller sebagai koneksi backup.
Harga layanan Starlink sendiri dipatok mulai dari Rp750.000 per bulan, terbilang mahal jika dibandingkan dengan paket internet lokal yang beredar di Indonesia. Pengguna juga masih harus merogoh kocek untuk membeli perangkat keras sebelum menikmati layanan internet Starlink mulai dari Rp7,8 juta.
Namun Zulfadly juga mengingatkan pemerintah bahwa Starlink harus diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Ada kekhawatiran layanan internet cepat itu digunakan untuk komunikasi bandar judi di pedalaman.
“Bisa jadi kalau pengawasannya tidak bisa dilakukan pemerintah, koneksi Starlink ini akan mudah dipergunakan secara khusus oleh bahkan bandar narkoba dan bandar judi karena bisa diakses secara mudah,” ujarnya.
Untuk itu, Zulfadly menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tugas mengatur agar kehadiran Starlink tidak dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan seperti trafficking, peredaran narkoba, bandar judi, fraud, maupun kejahatan lainnya.
“Karena pemerintah bukan cuma kasih izin setelah itu selesai. Tanpa bisa mengawasi, pemerintah akan masuk ke babak baru dalam masalah teknologi,” katanya.
Zulfadly mengatakan bahwa penting bagi pemerintah dan APJII harus saling bahu-membahu untuk mempelajari dampak Starlink milik Elon Musk.
“Membuat masyarakat rural melek internet adalah pekerjaan rumah kita. Tetapi jangan sampai begitu melek, malah meleknya terhadap kejahatan internet, bukan melek terhadap produktivitas,” ujarnya.
