Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berharap pemerintah turut mempertimbangkan keberlanjutan bisnis operator seluler dalam menetapkan syarat lelang 700 MHz, termasuk perihal kewajiban membangun 4G di 556 titik daerah nonkomersial atau daerah yang kurang menguntungkan secara bisnis.
Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan saat ini Kemenkominfo sedang melakukan proses validasi data 556 titik yang selanjutnya akan disampaikan kembali kepada operator seluler untuk mendapatkan masukan lebih lanjut.
Dari Telkomsel, kata Saki, sebagai operator dengan jumlah pelanggan terbesar di Indonesia akan senantiasa mengutamakan kepentingan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan, termasuk dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan pita frekuensi radio 700 MHz ini nanti di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, dia juga berharap agar Kemenkominfo mempertimbangkan aspek lain dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Penetapan kewajiban khusus tersebut sebaiknya juga tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelanggan, namun juga harus mempertimbangkan kesehatan dan keberlangsungan industri secara berkelanjutan,” kata Saki kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/3/2024).
Saki menambahkan pemerintah perlu proaktif dalam mempertimbangkan masukan dari operator seluler, termasuk potensi usulan wilayah lain dari operator sebagai pengganti lokasi yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo yang dipandang akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luas bagi masyarakat jika digelar jaringan.
Tidak hanya itu, Saki juga insentif yang akan diberikan pemerintah diharapkan dapat mencakup seluruh beban pembangunan yang timbul, baik beban investasi maupun beban operasional jangka panjang.
“Setidaknya hingga lokasi tersebut telah mampu bertumbuh menjadi lokasi dan kawasan yang lebih ekonomis dan produktif,” kata Saki.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, pemenang lelang 700 MHz nantinya bakal dibebani untuk membangun jaringan internet di 556 lokasi. Jumlah tersebut lebih rendah dari posisi awalnya yang sebanyak 1.020 lokasi berdasarkan usulan pemerintah daerah pada Mei 2023.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Penataan Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kemenkominfo Denny Setiawan mengatakan dalam membangun internet di ratusan lokasi itu, Kemenkominfo membebaskan teknologi yang akan digunakan.
Ratusan desa tersebut juga belum tetap jumlahnya, dapat bertambah berkurang, atau tetap, karena masih dibahas dengan operator seluler.
Namun dia memastikan bahwa pembangunan di ratusan desa tersebut akan dituangkan dalam regulasi pendukung pelaksanaan seleksi lelang.
“556 lokasi dimaksud merupakan lokasi-lokasi blank spot yang sedang dikaji bersama dengan operator seluler,” kata Denny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
