Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda penerapan regulasi yang mengatur mengenai call center hingga 2 tahun.
Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys menjelaskan pemerintah telah menetapkan Perdirjen PPI No.01/2023 tentang Perubahan atas Perdirjen PPI No.01/2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, khususnya untuk Penyelenggaraan Layanan Call Center pada 14 November 2023.
Regulasi tersebut saat ini telah berlaku, namun ATSI mengusulkan agar peraturan Call Center tersebut ditunda terlebih dahulu selama 2 tahun.
Pasalnya, ketentuan didalam Perdirjen 01/2023 yang mensyaratkan bahwa pelaku usaha yang menyediaan layanan pusat panggilan melalui SMS dikenakan kewajiban memiliki izin penyelenggaraan layanan call center.
Merujuk pada Surat Direktur Pengendalian PPI No. B-2115/DJPPI.6/PI.05.03/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Permintaan data pelanggan layanan berbasis SMS, disebutkan bahwa pelanggan yang melakukan jual kembali atas layanan SMS wajib memiliki izin penyelenggaraan call center. Sementara itu, banyak dari perusahaan tersebut merupakan pelanggan operator.
Penerapan kewajiban tersebut berisiko membuat bisnis SMS operator terganggu, karena pelanggan whosale SMS mereka harus mengurus perizinan terlebih dahulu.
“Operator telekomunikasi masih memiliki pelanggan layanan berbasis SMS pada kategori wholesales dan enterprise yang menjual kembali (reseller) layanan SMS kepada end-user yang masih perlu menyesuaikan dengan persyaratan tersebut,” kata Merza, dikutip Rabu (7/3/2024).
Merza menuturkan bahwa untuk mengajukan izin layanan call center memerlukan proses yang panjang, di mana pelaku usaha harus mendapatkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Aktifitas Call Center.
Sementara itu untuk mendapatkan KBLI tersebut maka pelaku usaha harus melakukan amandemen terhadap Anggaran Dasar Perusahaan yang disetujui Pemegang Saham melalui RUPS, sehingga proses untuk mendapatkan izin penyelenggaraan call center akan memakan waktu yang cukup lama.
Dengan berbagai pertimbangan di atas dan agar aktifitas bisnis dapat tetap berjalan, khususnya penjualan layanan SMS kepada pelanggan pada kategori wholesales dan enterprise, Atsi meminta agar implementasi regulasi tersebut ditunda.
“Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi melalui ATSI mengusulkan kepada Dirjen PPI untuk memberikan masa transisi pemberlakukan Perdirjen 01/2023 khususnya terkait Call Center selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2026,” kata Merza.
