Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat mengatakan opsi internet menjadi gratis adalah sesuatu yang memungkinkan, karena operator seluler juga memiliki opsi mendapatkan sumber pendanaan lain dari informasi yang didapat dari para pelanggan.
Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef mengatakan, saat masyarakat telah 100% mendapatkan akses internet, pihak penyedia internet akan memiliki segudang informasi pelanggan, baik riwayat belanja, kesehatan, hingga lokasi terbaru yang bisa dianalisa dan dijual.
Alhasil, jika opsi baru ini diterapkan, baik operator yang memiliki metode pendanaan baru maupun pelanggan akan sama-sama diuntungkan.
“Kunci nya adalah, bagaimana mentransformasikan beban layanan internet, menjadi beban pihak yang diuntungkan secara langsung atau memperoleh financial profit,” ujar Ian kepada Bisnis, Minggu (31/12/2023).
Apalagi, Ian mengatakan, dengan banyaknya operator yang bertransformasi menjadi fixed-mobile broadband (FMC), sehingga informasi yang didapatkan bisa menjadi lebih banyak.
Oleh karena itu, untuk mendukung agar program ini dapat berjalan, Ian menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif khusus bagi para operator seluler yang ingin menerapkan layanan internet gratis.
Adapun insentif yang diberikan akan dihitung dari besaran dampak yang dihasilkan internet gratis pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, jika program ini akan berjalan, Ian juga menyarankan pemerintah turut membantu operator seluler dengan membangun open backbone ke seluruh Indonesia, agar keuangan opsel tetap aman.
Adapun nantinya open backbone ini, kata Ian, akan dimanfaatkan oleh operator seluler untuk memberikan internet gratis pada seluruh penjuru negeri.
Kendati demikian, Ian mengatakan opsi layanan berbayar tidak boleh untuk dihapuskan, karena pasti masih ada pelanggan yang tidak ingin data pribadinya dijual belikan.
“Layanan internetnya bisa menjadi gratis, untuk linknya dibagi beberapa segmentasi ada yang berbayar (untuk keperluan pribadi) dan yang gratis (dibayar oleh pengguna dari informasi yang diberikan ke operator seluler),” ujar Ian.
Sebelumnya, Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan perkataan calon wakil presiden Mahfud MD terkait internet gratis dapat terealisasi. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan itu.
Kendati demikian, Budi menyatakan sebelum adanya keputusan tersebut, industri telekomunikasi khususnya operator seluler harus disehatkan terlebih dahulu.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19% secara tahunan.
Selain itu, pertumbuhan yang lambat juga tercermin dari ARPU (average revenue per user) yang juga mengalami penurunan drastis. ARPU merupakan salah satu indikator kesehatan industri telekomunikasi.
Tiga dekade lalu, sebelum maraknya layanan data dan sosial media, ARPU operator telekomunikasi, khususnya selular mencapai Rp 75.000 - Rp 100.000. Namun di akhir 2022, tidak ada satu pun operator selular yang ARPU gabungannya (prabayar dan pasca bayar) menyentuh angka Rp 50.000.
Padahal, setiap tahunnya perusahaan operator telekomunikasi dan seluler diwajibkan untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, BHP Universal Service Obligation (USO), dan BHP telekomunikasi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi, yang justru makin meningkat.
Oleh karena itu, lanjut Budi, saat ini skema penyehatan operator telekomunikasi sedang dikaji lebih lanjut. Namun, katanya, skema itu akan memiliki kecenderungan ke arah insentif.
