Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menilai insentif yang diberikan pemerintah akan disesuaikan dengan komitmen dan investasi operator seluler dalam menggelar jaringan.
Staf Khusus Kemenkominfo Sarwoto Atmosutarno mengatakan pemberian insentif akan bergantung pada komitmen operator dalam membangun jaringan telekomunikasi.
“Intinya untuk setiap penambahan investasi jaringan, insentif diberikan untuk penambahan revenuenya. Kalau tidak ada komitmen untuk investasi, berarti komitmen insentif tidak diperlukan. Karena insentif seperti pengurangan pajak,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Minggu (17/12/2023).
Sarwoto mengakui saat ini BHP yang dibebankan kepada perusahaan operator seluler sudah cukup tinggi. Hal ini karena formulanya merupakan persentase dari pendapatan kotor dan berpengaruh pada laba kotor (EBITDA).
Saat pertumbuhan pendapatan terganggu karena kondisi pasar, sementara biaya operasional meningkat maka mempengaruhi laba kotor dan menurunkan niat operator untuk investasi.
“Ini yang operator khawatir karena permintaan pelanggan layanan data internet meningkat terus, sementara harga tertekan karena kompetisi. Jelas ini tidak baik untuk pelayanan operator kepada pelanggannya untuk saat ini,” kata Sarwoto.
Dia juga mengatakan bahwa pengurangan potensi BHP tidak realistis. Operator dapat minta BHP dikurangi atau ditunda untuk incremental pendapatannya akibat dari incremental investasinya.
Sebagai contoh, BHP untuk penggelaran 5G ditunda dahulu selama beberapa tahun, sehingga operator dapat menggunakan dana BHP tersebut untuk berinvestasi dalam penggelaran 5G secara bertahap terlebih dahulu.
"Jadi pendekatan incremental paling realistis untuk saat ini," kata Sarwoto.
Sebagai informasi, total biaya BHP yang harus dibayarkan perusahaan operator seluler bisa mencapai 12% dari total pendapatan dan terus meningkat. Padahal, di sisi lain peningkatan pendapatan mereka juga cenderung mengalami penurunan.
Alhasil, angka inipun jauh lebih tinggi daripada data global yang sebesar 7% dan APAC 8,7%.
Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) meminta pemerintah untuk menggratiskan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP) untuk tiga tahun pertama.
Director & Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer XL Axiata Yessie D. Yosetya mengatakan hal tersebut dikarenakan biaya yang dibayarkan dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti akselerasi jaringan 5G di Indonesia.
“Oleh karena itu, tiga tahun, gratis dulu kali pak,” pinta Yessie.
Yessie mengaku saat ini operator masih merasa terbebani karena harus membayar biaya untuk BHP yang cukup besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
